abilawa

Shalat Id di Negeri Palu Arit

2010-12-04T14:42:00.000-08:00

Dimuat di Harian Republika, Minggu, 28 November 2010 pukul 12:20:00

http://koran.republika.co.id/koran/153/124008/Shalat_Id_di_Negeri_Palu_Arit

KOLOM DUNIA ISLAM

Oleh M Sabeth Abilawa

Ho Chi Minh City (Vietnam) tentu berbeda dengan negara di Asia Tenggara lainnya. Umat Islam di negeri tersebut tergolong minoritas. Namun demikian, dalam soal keagamaan, mereka mampu melaksanakan kewajiban agama secara konsekuen.

Seperti pada sebagian umat Islam Indonesia, pada Selasa (16/11) lalu, kaum Muslimin yang tinggal di negeri Palu Arit tersebut juga melaksanakan shalat Idul Adha. Di negeri komunis ini, umat Islam melaksanakan ibadah tanpa takbir keliling, seperti yang dilakukan di Indonesia. Juga tak ada deretan sapi, kambing, atau domba yang siap dijadikan hewan kurban. Suasananya sangat jauh berbeda dengan negeri-negeri yang penduduk Muslimnya cukup banyak.

Pagi itu tampak sepi. Seakan tidak ada kegiatan shalat Idul Adha. Di Indonesia, shalat Id biasanya dilaksanakan pukul 06.00-07.30. Namun, di Vietnam, khususunya di Ho Chi Minh City, pelaksanaan shalat Id baru dimulai sekitar pukul 08.30. Dan menjelang pukul 08.00, baru tampak sebagian umat Islam datang ke Masjid. Hari itu, saya shalat di Masjid Jamiah Al-Muslimun, Dong Du St District 1 Ho Chi Minh City (HCMC).

Meski bukan sebagai pusat pemerintahan, kota yang dulu bernama Saigon ini merupakan salah kota terbesar di Vietnam. Posisinya sebagai kota pelabuhan dan perdagangan di sisi selatan Vietnam membuatnya lebih semarak dibanding Hanoi, ibu kota negara di belahan utara. Umat Muslim di HCMC sendiri diperkirakan mencapai 7.000 orang. Jumlah yang sedikit jika dibandingkan populasi keseluruhan di HCMC yang mencapai sembilan juta orang.

Di HCMC saat ini terdapat sekitar 16 buah masjid dan tiga buah surau. Yang terbesar adalah Masjid Jamiah Al-Muslimun yang terletak di Distrik 1. Distrik 1 ini merupakan pusat keramaian dan tempat-tempat wisata. Walaupun berukuran cukup besar, keberadaan Masjid Al-Muslimun seolah tenggelam oleh bangunan lainnya. Sejumlah gedung bertingkat mengelilingi Masjid Al-Muslimun. Gedung Sheraton hotel tampak berdiri lebih gagah menjulang di samping persis masjid, bahkan menara masjid pun hanya sepertujuh tinggi Sheraton.

Menurut Imam Masjid Jamiah Al-Muslimun, Abdul Azim, dulunya masjid ini dibangun oleh komunitas Muslim India tahun 1935. "Kemudian pada saat Saigon jatuh ke pemerintahan sosialis Vietnam Utara banyak dari orang-orang India tersebut yang keluar dari Vietnam karena alasan keamanan," ujarnya.

Saat ini, masjid diurus oleh beberapa orang Cham, suku minoritas Muslim di Vietnam. Imam Abdul Azim menyatakan, sudah delapan tahun menjadi Imam Masjid ini. Beliau asli etnik Cham, namun cukup lancar berbahasa melayu.

Pagi itu, sekitar 700-an jamaah menunaikan ibadah shalat Id di Masjid Al-Jamiah. Tampak berbaur wajah-wajah etnik India, pakistan, champ, melayu dan terlihat pula beberapa pegawai konjen RI juga menunaikan shalat di masjid ini . Meski mayoritas jamaah shalat dari etnik Cham dan India, khutbah disampaikan dalam bahasa Melayu. Hal ini menandakan eratnya relasi antara Muslim Cham dan Malaysia.

Yang khas di sini adalah hidangan roti dan kari setelah usai shalat Id. Semua jamaah berkumpul di teras masjid dan bersama-sama menyantap roti dan kari yang dihidangkan gratis tersebut sambil bermaaf-maafan layaknya Idul Fitri di Indonesia.

Kurban
Tidak seperti di Indonesia, hewan kurban biasanya disembelih di dekat masjid. Namun, di Ho Chi Minh City, berbeda. Mereka menyembelihnya langsung di dekat kandang sapi atau kambing. Mungkin, karena tidak banyak masjid atau karena ukurannya yang tidak cukup besar. Baru setelah dipotong-potong, siap didistribusikan melalui masjid-masjid atau kantong-kantong Muslim yang tersebar di berbagai distrik di HCMC.

Di negeri yang masih menganut sistem komunis ini, hewan lembu lebih lazim menjadi hewan kurban. Selain harganya lebih murah, juga karena populasinya yang sangat banyak. Berbeda dengan kambing yang harganya relatif lebih mahal jika perbandingannya adalah harga seperti di Indonesia.

Banyak organisasi-organisasi mancanegara yang melakukan kurban di HCMC. Selain melalui pekerja ekspatriat yang mencari nafkah di Vietnam, juga ada beberapa NGO yang mendistribusikan hewan kurbannya di sini. Salah satunya adalah Dompet Dhuafa Republika (DDR) dari Indonesia, Haluan Malaysia, BARIS dari Turki. Lembaga-lembaga ini mengirimkan amanat kurban dari negaranya bagi saudara-saudara Muslim di HCMC dan beberapa wilayah di Vietnam lainnya.

Derap pembangunan
Deru pembangunan memang tampak jelas di HCMC. Kota yang sempat lumpuh akibat perang Vietnam dan embargo ekonomi Amerika Serikat sekitar tahun 1980-an sekarang mulai mengejar ketertinggalannya. Di beberapa penjuru, mulai tampak bangunan-bangunan kokoh berdiri tegak maupun yang sedang dibangun. Tampak simbol sebuah kota mulai berdetak. Hampir-hampir tak tampak wajah sosialisme di kota ini meski pada sebagian besar sudut kota terpampang wajah Uncle Ho, seorang pemimpin besar Vietnam dan lambang palu arit.

Penataan kota cukup nyaman. Trotoar di kiri kanan jalan tampak lebar dan nyaman bagi pejalan kaki. Bagi pelancong asal Indonesia, khususnya di Jakarta, melihat pemandangan ini menimbulkan rasa iri. Jangankan kenyamanan berlalu lintas di jalan raya, trotoar saja, terkadang habis dipakai buat tempat parkir atau lalu lalang sepeda motor.

Di Ho Chi Minh City ini, pemerintahnya tampak serius mengelola wisata kota. Di setiap taman, selalu terdapat penjaga keamanan sebagai jaminan kemanan bagi warga dan pendatang. Hal ini membuat betah para pelancong dari luar. Sebagaimana diketahui, sebagai pusat keramaian, di daerah distrik 1 sangat mudah menjumpai turis (pelancong), baik Asia, Eropa, maupun Afrika.

Miskin
Namun, meski mesin pertumbuhan melaju cukup cepat, nasib kelompok minoritas Muslim tak banyak berubah. Kebanyakan mereka tetap tak bisa menikmati tetesan kue pembangunan. Sektor informal masih mendominasi sebagai gantungan nafkah mereka. "Tak banyak bahkan hampir tak ada Muslim Cham atau Vietnam yang memasuki lapangan kerja sebagai birokrat di negara sosialis ini. Untuk Askar (tentara) apalagi, tidak ada Muslim Cham yang masuk," jelas Abdul Azim.

Secara ekonomi, mereka jelas tertinggal. Komunitas Muslim pun demikian juga. Mereka tak memiliki organisasi yang menguatkan solidaritas antarumat Islam. Memang, dengan sistem komunis, tidak hanya umat Islam yang dibatasi geraknya, tetapi juga elemen-elemen lain. Sistem partai tunggal, yaitu Partai Komunis Vietnam semakin memperkokoh kekuasaan negara dan memperkecil potensi oposisi.

Akibat keberadaan organisasi Islam yang solid di Vietnam membuat beragam urusan umat Islam terakomodasi dengan baik oleh negara. Contohnya adalah masalah makanan. Untuk mencari makanan halal sangat sulit mendapatkannya di seantero penjuru HCMC ini.

Jika ada organisasi ulama yang bisa memberikan sertifikat halal bagi restoran-restoran di Vietnam, tentu saja hal ini harus menguntungkan bagi semua pihak. Para pelancong bisa mendapatkan referensi menyangkut kebutuhan dasarnya, pemerintah mendapat kelebihan devisa karena semakin banyak Muslim yang menjadikan Vietnam sebagai tujuan wisatanya, maka organisasi Muslim bisa memutar uangnya untuk operasional kegiatan mereka.

Selain masalah keorganisasian, masalah yang lain adalah pendidikan bagi anak-anak Muslim Vietnam. Hanya sedikit madrasah di HCMC yang eksis, di antaranya di Distrik 7. Dulu sebelum pecah perang Vietnam, cukup banyak madrasah yang dibuka. Di antaranya yang tinggal bangunan adalah Madrasah Nourul Ehsan di kompleks Masjid Jamiah Al-Muslimun di Distrik 1. Madrasah tiga lantai yang dibangun tahun 1969 ini terakhir memiliki santri tahun 1980-an. Kini, gedung ini tak lagi berfungsi sebagai tempat kegiatan belajar-mengajar. penulis adalah GM Advokasi Dompet Dhuafa Republika, ed: syahruddin el-fikri

Cham, Benteng Terakhir Muslim di Vietnam

Oleh Sabeth Abilawa

Bagi Ismael (28), sekolah adalah suatu kemewahan di kampungnya. Pemuda Muslim Cham ini bercita-cita menjadi dai dan membangun kampungnya di Vietnam Selatan. Beruntung akhirnya dia bisa menikmati sekolah bahkan berkelana hingga ke luar negeri.

Empat tahun silam, seorang pendakwah dari Malaysia datang ke kampungnya mencari anak-anak cerdas dan berkemauan kuat untuk bisa mengenyam pendidikan di Ma'had tarbiyah Islamiyah di Perlis Malaysia. Dato' Ghazali salah satu mudir di Ma'had tersebut menyatakan, anak-anak kampung Cham kurang mendapatkan akses pendidikan. "Kita sebagai sesama Muslim layak untuk bantu mereka untuk angkat harkat umat," tegasnya.

Sekarang Ismael telah menyelesaikan studinya di Malaysia dan diterima di Universitas Al-Azhar Kairo. Giliran Hadi (22), adik Ismael yang mendapat jatah untuk sekolah di Malaysia. Dua kakak beradik inilah kelak yang akan menjadi tumpuan generasi tua kampung tersebut untuk memberi pencerahan kepada masyarakat dan bisa membangun kembali Cham.

Menyebut nama Cham atau Champa, tentu tak asing bagi kita. Pelajaran sejarah di bangku sekolah mengajarkan bahwa Cham memiliki pertautan erat dengan Nusantara pada abad 14. Konon, salah satu raja majapahit, yakni Prabu Brawijaya menyunting seorang putri Champa. Dan salah satu dari Wali Songo, yakni Sunan Ampel diyakini sebagai 'ulama asli' Champa yang berdakwah di daerah Surabaya.

Muslim Cham kebanyakan berdiam di delta Sungai Mekong, bagian selatan Vietnam dan daerah delta yang lain di Kamboja. Chau Doc adalah salah satu daerah di provinsi An Guang yang banyak dihuni komunitas Cham. Letaknya kira-kira 250 km sebelah selatan Ho Chi Minh City dan bisa ditempuh selama enam jam perjalanan darat serta dua kali menggunakan feri menyeberangi Mekong.

Selama menyusuri jalanan dari HCMC-Chau Doc tampak sekali geliat pembangunan di Vietnam. Deretan pabrik-pabrik besar mengiringi perjalanan di samping kanan-kiri jalan menuju selatan. Vietnam memang mengagumkan untuk ukuran sebuah negara yang baru saja menikmati kedamaian dan lepas dari derita perang melawan Adidaya.

Pemerintahnya tampak serius memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Jalanan aspal yang mulus terus berlanjut hingga kampung-kampung pedalaman di selatan. Hal yang sangat berbeda dengan Indonesia. Di negara kita, meski predikatnya jalan tol berbayar (highway), namun masih saja bergelombang dan berlubang yang membuat tak nyaman pengendara. Tengok saja tol Jakarta-Merak sebagai perbandingan sederhana.

Memasuki perkampungan Cham di sepanjang sisi Sungai Mekong terasa nuansa dusun-dusun di Jawa. Tak jauh beda selain aspalnya dan wajah-wajah Indocina penduduk kampung. Aroma tanah yang terguyur hujan di malam hari berbaur dengan bau kotoran hewan ternak juga menjadi penanda khas sebuah pedesaan.

Tradisi Cham di bulan haji adalah menggelar pesta pernikahan. Banyak muda-mudi yang menikah di bulan ini. Di kampung ini sendiri terlihat dengan jelas sekitar tujuh pesta pernikahan dalam jarak radius 500 meter. Layaknya parade saja. Musim nikah sengaja dibarengkan dengan Idul Kurban agar bisa dirayakan bersama-sama.

Pertautan Islam Nusantara
Cham dulunya adalah kerajaan besar. Pernah bersekutu dengan bala tentara Demak dan Malaka dalam upaya mengusir Portugis dari Malaka. Seperti dikutip dari laman Wikimedia, Sultan Demak yang pertama, Raden Fatah, dikabarkan juga masih keturunan darah Cham dari putri Dwarawati yang dipersunting Raja Majapahit.

Kejayaan Cham mulai pudar akibat serangan dari utara, yakni bangsa annam (Vietnam). Seiring memudarnya kekuasaan itu, menyebarlah ulama-ulama dari negeri Cham ke Nusantara, seperti Malaka, Aceh, hingga ke tanah Jawa.

Sayang, relasi erat Islam Nusantara-Cham ini tak berlangsung lama. Pergolakan politik di Vietnam dalam koloni Prancis dan dilanjutkan dominasi komunis di Vietnam dan Kamboja memaksa mereka menjadi bangsa yang tertindas. Di tengah kepemimpinan komunis, mereka menjadi warga kelas dua, terpinggirkan secara ekonomi dan tenggelam secara politik.

Lembu kurban yang dibawa saudara-saudara Muslim dari Indonesia dan Malaysia menjadi obat pelipur duka bagi mereka meski hanya setahun sekali datangnya. "Silaturahim ini penting agar umat di sini juga mengenal saudara-saudaranya dari negara lain," jelas Abdul Azim, yang juga warga Vietnam kelahiran Chau Doc.

Lamat-lamat terdengar suara entah kaset yang diputar atau seorang bernyanyi dari sebuah pesta pernikahan di depan masjid. Hmmm, tak asing bagi saya lagu dangdut tersebut, Cucak Rowo dalam bahasa aslinya. Sambil senyum-senyum sendiri dan tetap khidmat dalam prosesi penyembelihan hewan kurban di Masjid terlintas dalam benak saya. Ternyata, di pedalaman Vietnam ini, kurban kita kalah cepat sampai dibandingkan dangdut." Luar biasa, Pop Culture Indonesia. Kapan dakwah Islam bisa membumi seperti itu? Wallahu 'Alam. ed: syahruddin el-fikri

Indonesia Islamic Integrated Community Development: Indonesian Concept on Poverty Eradication of Zakat Dimensioned Community

2010-09-30T22:51:00.000-07:00

Written by:

Ismail A. Said and Moch. Arifin Purwakananta [2]

Introduction

The improvement within the management of zakat is aimed at enhancing the capability of collecting all available zakat resources, organizing them through an effective and efficient management for the empowerment of the ashnafs and to raise umat (moslems) from the poverty and their underdeveloped condition. The last mentioned represents an important key to gain the success of all parties in developing a proper and better zakat management to be able to answer the current age challenge in an effort to eradicate the poverty. Zakat movement[3] is pursued to self-develop in creating ideas to eliminate the poverty to date becoming the focus in all discourses on this contemporary zakat. The idea to apply an effective and efficient management is also hoped to be the main stream as a strategic poverty obliteration in various parts of the globe.

The eradication of poverty guided by means of the Millennium Development Goal (MDG’s) program and supported by many countries needs a lot of strongholds. Basic idea for this zakat movement, with respect to the poverty limit and strategic efforts, is to convert the beneficiaries (mustahiks) into the zakat payers (muzakkis) so that to be able to develop it into a system used in an effort to eradicate the poverty. It means that its focus is not only about how to distribute the zakat fund but more as an effort to make this syariat zakat are able to become a new paradigm in fighting the poverty. It is connected to the basic outlook of poverty and prosperity, determination of poverty limits and concept of social and economic development in combating this poverty.

Poverty in Indonesia

According to the Poverty Mapping[4] the number of mustahiks (beneficiaries) existing all over Indonesia reach 33,943,313. Most of them entitled to receive the zakat are living in East Java numbering to 7,446,180; Central Java 7,012,814, West Java 5,736,425; Lampung 1,560,516; South Sumatera 1,219,050; Banten 1,113,876; North Sumatera 1, 076,778 and NTB 1,041,402; Number of mustahik in other provinces ranges between 60 and 500 thousands. Seen from the gender side they are almost in balance; namely 49.9 percent of them are male and the remaining 50.1 percent are female. Then, 52 percent of these mustahiks are unmarried, 42 percent married, divorce due to the death 4.6 percent and still alive divorce 1.4 percent. Their educational level is also very low, 77 percent are the elementary school dropouts, and most of them works at the sectors of agriculture (63.1 percent); industry 8.9 percent; commercial 8.8 percent and service 7.2 percent.

According to 2010 census on population conducted by the Central Statistic Agency, the number of poor people are 31,02 millions or 3.3 percent of the total population of Indonesia. If using the standard of poverty of the World Bank then this poor people will increase in number;

Furthermore, this Poverty Mapping also reveals that there are 23,676,263 muzakkis in all over Indonesian regions with the biggest cumulative number in West Java numbering to 4,721,101; East Java 2,971,621; DKI 2,467,677; Central Jawa 2,191,199; Banten 1,324,908 and North Sumatera 1,092,880. Most of these muzakkis (60.6 percent) are male, however, the potency of female muzakkis cannot be neglected reaching 39.4 percent. It is worth to note that most of these muzakkis are at the ages between 25 and 59 years (26.1 percent are between 25 – 34 years of age and 25, 00 percent between 45 – 59 years of age. The occupational backgrounds of these muzakkis are as follows: 27.3 percent works at agricultural sector; 20.9 percent at industrial sector, 18,4 at service sector and 19.6 percent at industrial sector.

The Map of Poverty also shows that total population throughout Indoensia are 24,943,341 Most of them being entitled to receive zakat live in East Jawa numbering to 7,446,180; Central Java 7,012,814; West Java 5,736,425; Lampung 1,560,516; NAD 1,280,104; South Sumatera 1,219,050; Banten 1,113,876; North Sumatera 1,076,778 and NTB 1.041.402. The number of mustahik in other provinces ranges between 60 and 500 thousands Seen from the gender side they are almost in balance; namely 49.9 percent of them are male and the remaining 50.1 percent are female. Then, 52 percent of these mustahiks are unmarried, 42 percent married, divorce due to the death 4.6 percent and still alive divorce 1.4 percent. Their educational level is also very low namely 77 percent are the elementary school dropouts, and most of them works at the sectors of agriculture (63.1 percent); industry 8.9 percent; commercial 8.8 percent and service 7.2 percent.

Metamorphoses of Empowerment (Efficient and Productive Use ) of zakat

To cope with the poverty issue, Dompet Dhuafa since its establishment in 1993 has made a lot of programs of empowerment (efficient and productive use) of zakat. These programs are packed into social and economic programs as well as advocacy program. Dompet Dhuafa has helped the born of institutions formed specifically to empower the poor (dhuafa) people.

Social program is a program established to provide social security making the poor (dhuafa) get a proper access to obtain the services of health, education and settlement be able to fulfill the needs in an emergency and urgent conditions. Therefore, the Dompet Dhuafa has established Lembaga Pengembangan Insani (activity in educational field), Lembaga Kesehatan Cuma Cuma (activity in Health service); Lembaga Pelayan Masyarakaat (public service for the dhuafa), Disaster Management Center (to handle disaster and humanity issues) and Institut Kemandirian (to eliminate unemployment).

Other programs are in the field of Energy and Environment by Alms For Trees (Sedekah Pohon), clean water provision and resettlement for the dhuafa. These agencies has made several programs in their respective region in various regions all over Indonesia.

The economic program conducted to lift up the certain level of income of the poor into the group with sufficient income making them to get rid of the poverty limit. To operate this mission, the Dompet Dhuafa has established several organizations such as Baitulmaal Wattamwil or BMT (to drill and establish and extend the initial fund to this BMT network and BMT capitalization and to encourage the establishment of BMT Center); Lembaga Pertanian Sehat (empowering the farmers in an organic agriculture); Masyarakat Mandiri (providing microcredit and assisting the small scale business in the villages) Kampoeng Ternak (building the network of animal breeders and provide them with capital and breeder assistance) Baitulmaal Desa (building rural self-sufficiency by means of various business sectors) and many other programs such Fishery and Maritime Program and Social Trust Fund (STF).

The advocacy programs are built to help the develop some organizations such as Indonesian Magnificient of Zakat or IMZ (focused on capacity building, research and zakat advocacy) and other advocacy activities such as Indonesian Migrant Worker defense, and advocacy involving some Indonesian NGOs, legal aids for the poor (cooperation with Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (Indonesia Legal Aids Society) or YLBHI) poisonous food advocacy (cooperation with Lembaga Konsumen Indonesia or YLKI), anti corruption advocacy (cooperation with Indonesia Corruption Watch or ICW) and assistance to eradicate woman’s illiteracy (cooperation with YAPPIKA) and others.

These Programs are supplemented by the activities of distribution of Kurban through Tebar Hewan Kurban (THK), Wakaf empowering through Tabung Wakaf Indonesia (TWI), and providing assistance and consultation for the corporations performing the Corporate Social Responsibility (CSR) program. This program has been executed in all branches and representatives all over Indonesia and that conducted by Dompet Dhuafa’s branches on foreign countries such in Hongkong, Australia, and Japan and also supported by the implementation of other programs in Palestine, Iraq, East Timor, Pakistan, Vietnam, Philippine, and other countries.

Concept of Integrated Community Empowering

Entering the age of 17 years, the Dompet Dhuafa has encouraged to build the program which was capable of integrating all possessed empowering powers into a single integrated program within a certain community. Entering 2008, the ideas of this integrated program was started by making a working plan of 2009-2013 as a middle term planning phase to be continued later by the following term programs.

For which, the Dompet Dhuafa has drawn up a basic term of reference for Islamic Integrated Community Development Program under the name of Klaster Mandiri Program. This strategic term of reference is the making of Blueprint of this Program Klaster Mandiri, Poverty Mapping, Survey and Selection of Cluster, Determination of Strategic Partner, Program Launching and Implementation, and Program Monitoring and Evaluation.

Klaster Mandiri Program was built and supported by 5 pillars namely the System, Humanity Value, Legal and Justice, Economic and Prosperity, and Institutional Building.[5] It means that the empowerment must refer to the syariah economic system as an ideal system. This Klaster Mandiri Program must regard the human as an important factor namely as a subject and not an object, the human is not permitted to be regarded as the resources but must be regarded as the khalifah (leader) managing the nature. This program exists within an orderliness framework and impartiality full of wisdom. Of course it also must be able to enhance the economic prosperity to make the targeted group has the economic capability. This program is conducted also by institutional building and strengthening to guarantee a sustainable empowerment. These five paradigms are expected to become the basic framework for such Klaster Mandiri Program.

This Klaster Mandiri Program also believe that an integrated community empowering must be concentrated into the growth, access availability and impartiality.

Enhancing the Economic Growth

As the efforts to grow the communal economic, the concept of Klaster Mandiri must build the strengthening of capital liquidity, production factors and trade.

The stagnant economic in rural area is most caused by insufficient liquidity and capital to create the economic transactions. The poor people in these rural areas cannot easily get access into the equities. There must be a breakthrough to get access to the capital to be used in a productive sector in the village. Therefore no one in the village entrapped by the usury (riba). Capital strengthening as an economic effort can be strengthened by providing the microcredit through the establishment of BMT, Social Trust Fund or other capitalizing mechanism by using the zakat funds.

Strengthening of Production Factor in the village such as the agriculture, fishery, animal breeding, trade, small scale business etc. are strengthened by a set of the assisting and strengthening programs. The challenge is quite strong since currently, the production sector is very weak. The people has been mentally influenced by the consumptive pattern as supported by the government’s import policy effected against productive sector in the village. The newest example is the case of imported cows making the local breeder scream hopelessly. Improving the life of these farmers, breeders and fishermen must be related to the village’s productivity. In this sector, the zakat fund is used to increase the empowering capability of rural poor people and to build their productive infra-structures.

Capitalization and production sectors must be connected to a fair trade. And the trade strengthening will further motivate just economic system which is capable of growing the rural industrial sector and simultaneously securing an unobstructed distribution of their daily needs. This trade strengthening is conducted by pressing on the commercial strength of the farmers, breeders and small scale businessman through the training and assistance with respect to the product quality, certification, product packing and strengthening of the marketing board (marketing network). The zakat fund can be developed to strengthen this trade sector by the establishment of traditional market and other infrastructure.

Motivating the Access Availability

Each poor community must be secured to get access to their human rights. Such basic needs are the health, education, housing, and others. New paradigms are needed respecting the importance of shifting these basic needs (especially education and health) from the economic to social sectors. A hospital and schools must be built not by a profit but by a service approach.

Providing access for the poor people to get their basic right may be supported from zakat fund, in order to fulfill availability of the zakat fund can be mixed with the providing of resources from village social insurance by activating local wisdom that currently implementing in the villages of Indonesia such as the concept of cooperation, jimpitan (sharing/collecting a small glass of rice), arisan (collecting some money and determined a person who deserves to get the turn in a certain period once) etc.

Empowerment Advocacy

To encourage and obtain participations from all parties, the Klaster Mandiri has attempted to motivate the one-sided policy, network strengthening and grass-root empowerment in the village. This is conducted by strengthening the rural empowerment research and cultural advocacy and even a rural social engineering by consistently using all local wisdom as it social capital.

Implementation of Program Klaster Mandiri

Klaster Mandiri Program was launched in the month of Ramadhan 1431H/August 2010 with its programs in 21 villages of 21 Regencies all over Indonesia. The village selection has been conducted using a strict analyses through the mapping of poverty and field survey by taking note to its social capital possessed to increase the achievement rate of the program.

The Regions of this Klaster Mandiri are selected based on the map of poverty by calculating the ratio between the muzakki and mustahik, social capital, minority Moslem area, borderland area. At the time of the launching these 21 selected Regencies (Kabupaten) are :

1. Regency of Bintan, Kepulauan Riau

2. Regency of Tapanuli Tengah, North Sumatera

3. Regency of Mentawai, West Sumatera

4. Regency of Lampung Selatan, Lampung

5. Regency of Lebak, Banten

6. Regency of Garut, Jabar

7. Regency of Brebes, Jateng

8. Regency of Blora, Jateng

9. Regency of Kulonprogo, DIY

10. Regency of Tuban, Jatim

11. Regency of Ponorogo, Jatim

12. Regency of Karangasem, Bali

13. Regency of Bima, NTB

14. Regency of Rote Nda, NTT

15. Regency of Benkayang, Kalbar

16. Regency of Tanah Laut, Kalsel

17. Regency of Bantaeng, Sulsel

18. Regency of Banggai, Sulteng

19. Regency of Halmahera Selatan, Maluku Utara

20. Regency of Merauke, Papua

21. Regency of Bogor (Zona Madina).

At each klaster mandiri, a partner called as “Sahabat” behaves as an assistance, dynamists, and generator of rural empowerment. This Sahabat is a youth nominated and local figure who will be act as a community organizer in each program area.

Zona Madina

The biggest Klaster Mandiri was named as the Zona Madina[6]. Zona Madina has been designed and developed using the concepts of the growing and integrated area with the foundation of Islam’s set of values being rahmatan lil alamin with the biggest goal of empowerment in the broader sense covering the development of socio-economy, culture, and religious values using the mosque as the centre of the movement. The design of Zona Madina is made by noticing all local values developed to reach its optimum point for the development of socio-economic of 5 km square radius surrounding community. The Zona Madina has been built by using the wakaf (endowment) and the operational cost using zakat, infaq, shadaqah, voluntary funds from Indonesian community and the donation of the companies, government and other “halal” (not violating the Moslem’s rules) resources.

The establishment of Zona Madina was started on 7^th day of January 2009 coinciding with 10 Muharram 1030 H begun with the construction of Rumah Sakit Zakat[7] in Indonesia planned to finish by the end of 2010. Zona Madina is an open area which can be visited by the public 24 hours a day and 7 days in a week.

Monitoring and Evaluation

Klaster Mandiri Program has clear indicator and parameter both qualitatively and quantitatively for its program implementation and also the impact of this program implementation against the community. A periodic review or evaluation is conducted by yearly and quarterly monitoring and evaluation program.

For which, the baseline study is conducted at each community prior to the execution of this program to evaluate more accurately the degree of impact of such program

Klaster Mandiri as A Model

As an integrated concept, which will be consistently improved, the Klaster Mandiri has been designed so as its replica can be made for empowerment modeling of the poor through an integrated program by using the zakat funds. Therefore, the program Klaster Mandiri has been made in several empowerment modules. This modeling can be conducted by taking all programs and selecting it into modules.

If this program can be applied in many poor communities in Indonesia and all over the world, then the Dompet Dhuafa hopes this concept can trigger the zakat dimensioned empowerment with its sharper target and more effective and efficient use for our effort to alleviate the poverty. The same consequences also felt if this zakat movement in various region can be inspired by this program and develop it to become more ideal and comprehensive concept. Eventually that we all can realize zakat as the mainstream for the strategy to eradicate the poverty.

[1] This issue is delivered at the First Forum of World Conference on Zakat held on 28 September – 2 October 2010 in Yogyakarta, Indonesia.

[2] Ismail A Said is a President Director of Dompet Dhuafa, and Mr. Moch Arifin Purwakananta is a Program Director of Dompet Dhuafa. This Dompet Dhuafa represents Lembaga Amil Zakat Nasional; established and stipulated by the Decision of the Minister of Religious Affairs.

[3] Zakat Movement becomes a common term for all structured activities conducted by all zakat activists and organizations in various region to expand the zakat as a syariah with the objective of the brightness of umat, poverty eradication and empowerment of them. This term has been used in the book of South Asia Zakat Movement written by Arifin Purwakananta Cs. FOZ 2008 and in the book of Zakat Movement for Indonesia also written by Arifin Purwakananta cs., 2007

[4] Poverty Mapping by Arifin Purwakananta Cs, Dompet Dhuafa Publisher, 2012

[5] The Five Pillars of Program Klaster Mandiri is inspired by Maqasidu As Syariah

[6] Zona Madina, an area locating in Kabupaten Bogor is an integrated Islamic community development area erected on 5,5 Hectare area in Parung, Bogor. In this area, there are senior schools, Mosque, Hosptal, Public and Econmic Development, Guest House, Outbound, Sport Ground, Digital Library, Multipurpose Hall, Bussines Center, Fuel Station, Rest Area and other public empowering and service facilities.

[7] Due to using the preventive paradigm, this Rumah Sehat Terpadu (Integrated Hospital), is planned to be the biggest zakat hospital in Indonesia providing health care and treatment to the beneficiaries (mustahik) using the zakat fund.

Indonesia’s War Against Poverty

2010-09-27T16:07:00.000-07:00

by : Juwono Sudarsono

The most pressing political-economic issue facing Indonesia is poverty reduction. The Department of Defense’s role in this regard is to provide support in enabling the government’s delivery system with regard to the numerous programs and projects administered or co-joined with various domestic and international agencies, both public as well as private.

Poverty in Indonesia, measured in income terms, affect 48% of Indonesia’s total population of 220 million. The government’s Medium Term Development Program (Rencana Jangka Menengah, RPJM) aims to reduce the poverty head count from 18.2 percent in 2004 to roughly 8.4 percent by 2009. When the plan was announced in the first cabinet meeting in late October 2004, no one foresaw the various domestic and international crises that would severely affect the trajectory of the poverty reduction programs.

Following the tsunami in late December 2004, there occurred earthquakes, mudflows, rice crises, the spike in international oil price rises and a host of residual social and ethnic conflicts throughout the archipelago arising from the crises of 7-8 years before. In addition, other natural and man-made disasters severely diverted the government’s resources to effectively alleviate poverty at the scope and speed that was originally targeted in late October 2004.

The World Bank’s Jakarta Office, in its outstanding report “Making the New Indonesia Work for The Poor” (November 2006) makes a clear case for the urgency that in addition to income-poverty, Indonesia still faces a long and difficult journey in pursuing programs to drastically reduce non-income poverty: malnutrition among a quarter of all children below the age of five; high maternal mortality rates (307 deaths in 100.00 births); education outcomes remain weak (among 16-18 year olds from the poorest quintile, only 55 percent completed junior high school (Sekolah Menengah Pertama, SMP); access to safe and clean water is slow (43 percent in rural areas, 78 percent in urban areas for the lowest quintile).

What do all these issues have to do with the Department of Defense and the Indonesian Defense Force (Tentara Nasional Indonesia,TNI)? The answer is starkly clear: plenty.

First, the Department of Defense and the TNI is committed to providing an effective and accountable delivery system in support of a still essentially weak civic governance and civil competence at all levels. Governmental capability __especially outside Java__still need the support of a carefully measured and calibrated role of the military in support of civic competence. Political crises, economic collapse and social unrest resulting from the financial crises in 1997-1998 led to incendiary violence among marginalised groups deprived of jobs, livelihood and of hope.

Throughout 1998-2003 overly drastic and immediate political openness in an environment of mass poverty, unemployment and fear of an uncertain future led to paroxysms of “the virility of violence” which gave rise to sectarian, ethnic and intra-regional enmity. The backlash against perceived heavy handedness of the military during the Soeharto years led to an exaggerated sense of “politically correct” but unrealistic notions of “democratic governance” among political parties, NGOs and other civic groups, all of whom remain too fragmented, too-disjointed and simply incompetent to provide ground-level work political stability.

Second, with respect to the TNI as a national force , as the people’s force, and as fighting defence force (tentara nasional, tentara rakyat, tentara kejuangan), the TNI has always been true to its commitment to assist those most deprived from access to basic human needs. The army, navy and air force has historically been engaged since the mid-1950s to initiate and support various people-centered projects at the ground level: building simple people’s housing, dams and irrigation channels; help set up affordable health care through the various medical units and battalions in villages, sub-districts, even at provincial level; non-coms have chipped in to stand in as teachers in Bahasa Indonesia and basic numeracy. In short, the TNI had preceded involvement in the very projects that the World Bank Jakarta Office Report focuses upon: non-income poverty, especially in the rural areas.

Finally, the Department of Defense and the TNI have pioneered policy and operational programs in attacking poverty as Indonesia’s version of the war on terror. Although poverty by itself do not correlated directly with acts of organized terrorism, the number of both income poor and non-income poor in Indonesia affects the our determination to wage war against the three main sources of terrorism world-wide.

First, inequities in development. With nearly half of our population living below the poverty line, there is urgent need to speed up programs that immediately mitigate disparities in income as well as distortions in access to basic human needs. Those who fall from the 2 dollar a day category to the 1,55 dollar a day category constitutes this margin of danger where young men or women disenfranchised economically may turn to desperate measures or attracted to radical ideologies.

Second, poverty eradication. As the people’s defense force, the TNI is obliged to be engaged in all government related poverty eradication schemes, to prove that the notion of a vigilant defense force can only credible if it true to its motion of caring and sharing with those who have yet to be lifted from abject poverty. Equally important, because the defense force realises that in the overall notion of defense in the wider sense, a just and equal society is the best defense.

Finally, anti-corruption. The Defense Department have completed a two-year program in transferring assets of all units of cooperatives, foundation and businesses to an inter-agency panel from the Departments of Defense, Finance, State Enterprises and Law & Human Rights.

A Presidential Decree establishing a National Agency to assess these assets and reconfigure all manners of “military businesses” is pending. Past military businesses have been identified with large-scale corruption abuses of human rights and pervasive repression. Having successfully pioneered an anti-corruption drive within is own house, the Department of Defense and the TNI have in fact deprived critics of the decades old ammunition of “an octopus-like” military-business complex.

Indonesia’s war on poverty and terrorism has along way to go. There will be glitches and crashing of social gears over the next ten to fifteen years. But the overall trajectory will remain on course and positive. There are even firmer grounds for optimism that Indonesia’s war against poverty will give substance to the notion: “Be tough against terrorism, but be tougher still against the sources of terrorism”. The Department of Defense has led the way.

Mengurai Benang Kusut Kemiskinan

2010-09-22T00:23:00.000-07:00

Beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, per Maret 2010, jumlah penduduk yang dikategorikan tidak beruntung dan masih bergulat dengan kemiskinan di negeri ini tercatat 31,02 juta jiwa. Meski mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, angka ini masih dirasa besar mengingat kekayaan sumber daya alam kita yang melimpah. Selain itu, angka kemiskinan itu dihitung dengan memakai kriteria garis kemiskinan BPS, yaitu Rp 200.269,- per kapita per bulan (GK BPS 2009). Angka ini akan berlipat meningkat jika kriteria itu diubah dengan memakai kri-teria garis kemiskinan Bank Dunia yaitu USD 2 per hari.

Memang, membincang kemiskinan di negeri ini serasa mengurai benang kusut yang tak jelas titik pangkal permasala¬hannya. Laksana seorang yang sedang menyusuri lorong gelap gulita, ujungnya belum tampak, bahkan seti¬tik cahaya yang akan memandu men¬capai ujung itu pun belum terlihat, sedangkan segala usaha sudah dilaku¬kan.

Kondisi ini tentu mengusik nurani kita, rasa keadilan tam¬paknya masih jauh dari harapan. Be¬lum lagi kondisi kemiskinan sering kali dijadikan kambing hitam oleh politik pembangunan sebagai pengganggu stabilitas, sumber kriminalitas, peng¬hambat pertumbuhan dan kemajuan, serta rentetan stigma negatif lainnya.

“Seperti tutur pepatah lama, sudah jatuh tertimpa tangga pula,” ungkap Manager Advokasi Dompet Dhuafa, M Sabeth Abilawa dalam Dialog Interaktif “Mengurai Benang Kusut Kemiskinan” di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat Rabu (18/8).

Menurutnya, ada tiga faktor yang dapat dituding sebagai penyebab terjadinya kemiskinan dan merupakan langkah yang salah dari strategi pembangunan di Indonesia. Faktor pertama adalah kesalahan yang menganggap kemiskinan sebagai fenomena single dimension, yakni masalah kekurangan pendapatan saja. Padahal, kemiskinan pada hakekatnya adalah fenomena multidimension yang disebut dengan istilah ”integrate poverty” yang meliputi kerentanan, kelemahan jas¬mani, tingkat isolasi, dan ketidakber¬dayaan. Kedua, kesalahan mengang¬gap fenomena lingkaran kemiskinan (vicious circle of poverty) sebagai suatu kawasan tersendiri yang tidak berkaitan dengan fenomena lingkaran berlebihan atau lingkaran kemewahan (vicious circle of affluence). Ketiga, kesalahan menganggap prioritas pembangunan adalah pertumbuhan.

Karakteristik kemiskinan tersebut, diharapkan menyadarkan semua pihak terkait, bahwa pendekatan dan strategi upaya penanggulangan ke¬miskinan dengan cara hit and run sela¬ma ini perlu diperbaiki, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat di¬laksanakan secara cepat, tepat sasaran, komprehensif, dan dilaksanakan secara terpadu serta lintas sektor.

Sementara itu, terkait dengan peluncuran buku Peta Kemiskinan, Direktur Program Dompet Dhuafa, M. Arifin Purwakananta mengatakan, gagasan tentang Peta Kemiskinan lahir dari kebutuhan untuk menemukan sebuah visi strategis yang paling mutakhir dan jitu dalam upaya memberdayakan masyarakat melalui sumber daya lokal. Gagasan ini dimulai dari sebuah keyakinan bahwa masyarakat dapat mengatasi masalahnya sendiri melalui manajemen sumber daya yang dimilikinya. Indonesia dengan seluruh yang ada di dalamnya adalah mozaik yang indah.

“Saya pikir seharusnya tak akan tergambar wajah buram kemiskinan anak bangsanya manakala pada saat yang bersamaan kita juga dilirik sebagai negeri dengan kekayaan dan dimensi kemakmuran yang luar biasa,” terangnya.

Sebagai sebuah peta, buku ini memuat berbagai informasi berupa permasalahan kemiskinan, potensi pemberdayaan dan potret modal sosial sehingga tidak saja memotret masalah namun juga menyediakan peluang budidaya dan olah pikir kita untuk menyelesaikannya. Bagaikan sebuah bangunan matematika, tidak boleh dia hanya menjadi soal tak berjawab, namun harus menjadi sebuah persamaan-persamaan yang lengkap sehingga kita mampu menemukan seluruh besaran variabelnya.

“Peta Kemiskinan haruslah memetakan masalah kemiskinan sekaligus peta peluang untuk mengatasinya,” tambahnya.

Selama ini, data jumlah orang miskin selain tak menjadi arah bagi kebijakan pemberdayaan dan pembangunan juga tak menunjukkan bagaimana bisa dituntaskan. Peta Kemiskinan yang baik bukan hanya tentang bagaimana sebuah teori kriteria kemiskinan dipadu-padankan dengan data survey lapangan, namun lebih jauh lagi harus memberikan kerangka pemikiran yang benar dan presisi tentang cara pandang kita terhadap kemiskinan.

Peta Kemiskinan ini menggunakan Geography Information System (GIS), yaitu mengolah data dari survei social-ekonomi nasional (Susenans) dan sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS dengan standar kemiskinan BPS. Meskipun demikian, peta ini mencoba memberi gambaran berbeda tentang cara pandang kita dalam memotret orang miskin. Selaku lembaga nirlaba yang mengelola dana zakat, Dompet Dhuafa memandag kemiskinan adalah mustahik (orang yang berhak mendapat zakat), karena fakir dan miskin adalah dua golongan asnaf (yang berhak zakat).

Selain menampilkan data mustahik (orang yang berhak menerima zakat/fakir dan miskin), peta ini juga menampilkan jumlah orang yang sudah memiliki kewajiban untuk membayar zakat (muzakki). Penampilan golongan ini menjadi penting mengingat mereka adalah aset penting sebagai mitra strategis dalam program pengentasan kemiskinan

Bi Imah Juga Punya Hak yang Sama

2010-09-20T08:17:00.000-07:00

“Bi Imah, ambilkan minum! Setelah itu cuci piring dan pakaian, ya. Jangan lupa belanja dan bersihkan halaman.”

Itulah titah sang majikan kepada pekerja rumah tangga (PRT) yang kerap kita saksikan dalam tayangan sinema elektronik di salah satu televisi swasta nasional setiap hari. Sebenarnya, banyak Imah-Imah lain yang memiliki pekerjaan dan tugas hampir sama. Bangun tidur tatkala majikan masih terbuai mimpi, dan baru bisa istirahat ketika sang majikan telah terlelap kembali.

Tidak ada data resmi yang dilansir mengenai jumlah PRT di seluruh Indonesia. Namun, International Labor Organization (ILO) memperkirakan sedikitnya ada 3 hingga 4 juta orang yang berprofesi di sektor ini. Berdasarkan estimasi ILO juga, PRT merupakan kelompok pekerja perempuan terbesar secara global, 6 juta di antaranya pekerja migran asal Indonesia.

Potret PRT kita memang masih memprihatinkan, memiliki waktu kerja yang tidak terbatas dan ruang lingkup pekerjaan yang sangat luas. Mulai dari membuka pintu, mengambilkan minum, memasak, dan segudang pekerjaan lainnya. Padahal upah yang diterimanya hanya Rp 200 - Rp 300 ribu per bulan. Selain itu, tidak sedikit pekerja rumah tangga yang mendapat perlakuan kasar dari majikan. Pekerja yang disiksa dan diperkosa pun tak sedikit ditemukan. Semua itu karena mereka tidak mendapat perlindungan hukum dari negara.

Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) melansir, sedikitnya terdapat 412 kasus kekerasan pada PRT di berbagai daerah dalam kurun waktu 2000 – 2007. Data ini dinilai seperti puncak gunung es yang hanya tampak di permukaan karena diangkat oleh media massa. Disinyalir, masih banyak kasus kekerasan terhadap PRT karena mereka kesulitan mengakses informasi dan tempat pengaduan.

Keberadaan undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dinilai belum mengakomodir kepentingan pekerja rumah tangga. Pasalnya, undang-undang ini hanya mengatur hubungan industrial. Para PRT masih dianggap pekerja sektor nonformal yang belum diatur hak dan kewajibannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dianggap melindungi PRT ternyata tidak mengatur hubungan kerja antara PRT dengan pemberi kerja atau majikan.

Oleh karenanya, keberadaan payung hukum baru untuk melindungi hak PRT ini dianggap mendesak oleh sejumlah kalangan yang peduli dengan nasib PRT. Mereka mendesak agar DPR segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang PRT ini.

Meski telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2010, banyak kalangan masih meragukan perlunya undang-undang ini. Bahkan, pemerintah—dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sebagai stakeholder yang paling berkepentingan dan bertanggung jawab—terkesan ogah-ogahan.

Dalam sebuah workshop Kemenakertrans beberapa waktu lalu sempat muncul pernyataan bahwa undang-undang ini akan menimbulkan permasalahan baru yang merugikan masyarakat. Selain itu, jika DPR mengesahkan undang-undang ini, dikhawatirkan akan menimbulkan kerumitan dalam hubungan kerja antara PRT dengan pemberi kerja.

Keberadaan UU PRT ini sangat diperlukan untuk menghindari eksploitasi terhadap PRT. Dengan undang-undang ini, status PRT menjadi jelas. Pasalnya, selama ini masyarakat masih menganggap PRT bukan sebagai pekerja, mereka hanya numpang hidup sehingga dapat dipekerjakan dengan jam kerja yang tidak terbatas dan upah minim.

Pengakuan dan perlindungan hukum ini untuk membongkar ketidakadilan terhadap pekerja yang selama ini memiliki keterbatasan dalam ekonomi, akses pendidikan, kesehatan, informasi, dan hukum. Dengan undang-undang ini, diharapkan hak dan kewajiban PRT menjadi jelas. Apa yang harus mereka kerjakan, berapa lama mereka bekerja, dan berapa upah yang akan mereka terima.

Melalui undang-undang ini, negara berkewajiban memenuhi peran dan tanggung jawabnya untuk melindungi PRT, mengatur hubungan kerja kerumahtanggaan. Negara tidak boleh melakukan pembiaran pelanggaran hak-hak dengan menyerahkan nasib PRT, kewenangan dan standar kerja kerumahtanggaan pada pemberi kerja yang berbeda-beda situasi sosial, ekonomi, budaya, dan pemahamannya.

Tanpa kita sadari, profesi rumahan ini sebenarnya memiliki andil yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas hidup kita. Karena PRT adalah “aktor di belakang layar” yang menangani tugas-tugas domestik rumah tangga. Kita bisa konsentrasi dalam bekerja dan mengembangkan keahlian kita manakala tugas-tugas rumah tangga sudah ditangani oleh PRT. Sudah saatnya Pekerja Rumah Tangga berhak mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Menimbang untung-rugi CAFTA

2010-09-19T12:20:00.000-07:00

China, negara raksasa yang dihuni 1,3 miliar penduduk, telah tumbuh sebagai kekuatan baru ekonomi dunia. Laurence J Brahm menyatakan dalam bukunya bahwa abad 21 adalah ”Abadnya Tiongkok”. Bagaimana tidak, dengan jumlah manusia yang hampir mencapai 1/5 populasi dunia itu China telah membuktikan dirinya mampu mengelola perekonomian dengan cerdas.

Pertumbuhan ekonomi China dalam lima tahun terakhir mencapai angka yang fantastis, yaitu tumbuh rata-rata 10,6%. Pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi China mencapai 9,6%, melampaui cukup jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara kuat lainnya seperti Amerika Serikat yang hanya tumbuh 1%, Jepang minus 1,2%, dan India 6,7%. Bahkan pada 2010 ini China akan merebut posisi pertama menggantikan negara Jerman sebagai negara eksportir terbesar di dunia.

Perjanjian Free Trade Area antara China dan ASEAN (CAFTA) sejatinya ditandatangani pada November 2002. Jika melihat secara waktu seharusnya kita memiliki cukup persiapan untuk menghadapainya. Karena selama 7 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut setidaknya para pelaku usaha dan pemerintah selaku pembuat kebijakan bisa membaca dan memprediksi situasi yang akan terjadi apabila perjanjian ini nantinya diterapkan. Namun sayangnya, dan ini mungkin juga sifat khas bangsa kita yang suka ribut di akhir ketika semuanya akan terjadi, para pelaku usaha di beberapa sektor mengeluh tidak siap dengan CAFTA meski jauh-jauh hari kondisi seperti ini bisa diprediksi.

Sebenarnya FTA sendiri sudah perlahan-lahan bergulir sejak 2004, saat tiap tahun pemerintah Indonesia terus mengurangi besaran/persen bea masuk (BM) produk impor dari China. Dalam 5 tahun terakhir, sekitar 65% produk impor dari China telah mendapat stempel BM nol persen dari Dirjen Bea & Cukai. Dan pada Januari 2010 ini, sebanyak 1.598 atau 18% produk China akan mendapat penurunan tarif BM sebesar 5% dan sebanyak 83% dari 8738 produk impor China akan bebas masuk ke pasar Indonesia tanpa dikenai BM sepersen pun di awal tahun ini.

Dengan pembebasan bea masuk ini maka gelombang produk Made in China akan membanjiri pasar domestik yang sebelumnya juga sudah luber dengan produk-produk asing. Jangankan bebas bea masuk, dengan kondisi tarif saja komoditas asing sudah menguasai 50% market share di pasar domestik dan 40%-nya berasal dari negeri China.

Kalau dulu ada joke, sejak bangun tidur sampai tidur lagi kita tak bisa lepas dari produk Jepang, mungkin nanti kondisi tersebut akan tergantikan dengan everything is made in China. Kita dibangunkan oleh alarm jam merk China, bebersih diri dengan toiletries asal China, bikin makan atau minum yang wadahnya made in china, koneksi internet dengan modem Huawei atau ZTE, dan seterusnya hingga kita mau tidur lagi ditemani oleh AC Chang-Hong yang murah meriah.

Jika kita bicara dampak tentu tidak fair jika FTA ini hanya dilihat dari sisi negatifnya saja. Sebab ada juga dampak positif jika perjanjian ini dilaksanakan. Yang pertama adalah dengan FTA ini akan terbangun blok perekonomian regional yang lebih kuat sebagai balance of power blok Uni-Eropa dan Amerika utara dimana Indonesia berada dalam kekuatan tersebut. Kedua, akan terjadi peningkatan output produksi negara-negara ASEAN. Ketiga, CAFTA akan mendorong peningkatan daya saing industri dalam negeri lewat efisiensi dan pembenahan struktur biaya. Dan yang terakhir perdagangan bebas menguntungkan bagi konsumen domestik yang merupakan kelompok terbesar rakyat di negeri ini. Konsumen akan menikmati tersedianya pilihan yang lebih banyak terhadap barang-barang dengan harga lebih murah di pasaran. Untuk kasus Indonesia, faktor terakhir ini sangat penting karena perilaku sebagian besar konsumen negeri ini sangat sensitif terhadap harga.

Salah satu contoh misalnya sektor properti, dengan berlangsungnya perdagangan bebas CAFTA maka diprediksi biaya membangun properti akan lebih murah dikarenakan bahan baku yang tersedia di pasaran lebih banyak pilihan dan harga murah pula terutama untuk besi baja dan semen. Bagi produsen domestik pun yang berada di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan juga dimungkinkan menikmati manisnya FTA ini dikarenakan komponen input dalam produksi mereka seperti pupuk, pakan ternak yang selama ini banyak diimpor dari negara ASEAN akan menjadi lebih murah harganya dan meningkatkan daya saing produk kita untuk ekspor.

Sedangkan dampak negatifnya dan ini yang paling banyak dimunculkan dalam wacana akhir-akhir ini adalah limbungnya beberapa sektor industri dalam negeri terutama yang memiliki daya saing rendah. Kondisi sektor-sektor tersebut yang belum cukup siap akan menyebabkan terjadinya deindustrialisasi secara besar-besaran meski ada kemungkinan mereka akan memilih ganti profesi menjadi pedagang.

Untuk negara dengan jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ini jelas merupakan kerugian tersendiri karena dengan potensi itu seharusnya kita membangun perekonomian berbasis produksi bukan perdagangan.

Celakanya lagi industri-industri tersebut diatas adalah jenis industri padat karya yang mempekerjakan ribuan tenaga kerja. Sehingga dampak kedua adalah bayang-bayang ancaman PHK massal. Dan yang ketiga adalah dari segi fiskal diprediksi pos penerimaan negara akan kehilangan potensi sebesar 15 trilyun dengan diterapkannya perdagangan non tarif tersebut.
Sebuah nominal yang setara dengan anggaran program Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di tahun 2009.

Jika harus head to head dengan China jelas kita lebih banyak kekurangannya dibandingkan keunggulannya. Pertama dari sisi kebijakan fiskal, Industri kita terbebani oleh banyaknya tarif dalam struktur biayanya. Di luar pungutan pengusaha juga masih dililit masalah prosedur perizinan yang high cost economy.

Yang kedua adalah dari sisi infrastruktur. Fasilitas jalan , pelabuhan, dan listrik kita jauh tertinggal di bawah China. Jelas efisiensi industri dan kelancaran roda ekonomi akan sulit tercapai tanpa dukungan infrastruktur yang baik.

Masalah ketiga adalah kualitas tenaga kerja. Tidak bisa dipungkiri dengan jumlah penduduk demikian berlimpah tentu pasar tenaga kerja di China lebih kompetitif dibandingkan kita. Namun tidak berhenti sampai disitu saja, kini China mulai lebih selektif menggiring investasi ke industri yang menghasilkan high end products dan padat modal. Ini antara lain untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja murah yang mulai berkurang ketersediaannya.

Menimbang berbagai keuntungan dan ancaman sebagaimana yang telah dijelaskan diatas tentunya pemerintah sebagai policy maker harus cermat memperhitungkannya. Tidak mudah tentunya, karena dalam ekonomi selalu ada trade off. Tidak ada kebijakan yang menguntungkan dan menyenangkan semua pihak. Pasti ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, tinggal bagaimana menghitungnya agar manfaat selalu lebih luas dari mafsadat. Sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan Tasharaful imam ’alaa ra’iyah manuutun bil maslahah, tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berlandaskan maslahat. Wallahu ’alam bisshowab.

M. Sabeth Abilawa (tulisan ini pernah dimuat di harian radar banten edisi maret 2010 dan www.primaironline.com)

PETA KEMISKINAN

2010-09-19T10:24:00.000-07:00

oleh : M. Sabeth Abilawa

22 Juli 2010 13:55:28 / 11 Syaban 1431 H

Besarnya jumlah penduduk miskin akan berpotensi menciptakan permasalahan sosial di antaranya penurunan kualitas sumber daya manusia, munculnya ketimpangan, dan kecemburuan sosial, terganggunya stabilitas sosial dan politik dan meningkatnya angka kriminalitas. Pada gilirannya, kondisi tersebut menghambat perkembangan ekonomi nasional dan menyulitkan Indonesia keluar dari ketertinggalan.

Awalnya, pendapat umum ketika orang berbicara tentang kemiskinan sering kali yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini seseorang dikategorikan miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk hidup layak atau untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (basic needs). Kemiskinan seperti ini sering pula disebut kemiskinan konsumsi. Tentu saja definisi kemiskinan yang hanya dilihat dari sudut pandang pemenuhan kebutuhan konsumsi semata tidak menjadi memadai walaupun definisi ini berguna dan akan terus dipakai untuk mengukur kemajuan tingkat kesejahteraan. Bersamaan dengan bertambahnya perkembangan pengetahuan mengenai kemiskinan, didukung sejumlah realitas dan faktor-faktor penentunya, sekitar tahun 1990-an pengertian kemiskinan mengalami pergeseran. Definisi kemiskinan telah diperluas tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan, tetapi juga terkait dengan ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan.

Dengan demikian dalam pengertian tersebut telah diakui adanya interaksi dan hubungan kausalitas antara berbagai dimensi kemiskinan. Bahkan dipengujung abad 20 muncul pengertian kemiskinan terbaru, yaitu kemiskinan juga melingkupi persoalan kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi.

Dari perluasan pengertian kemiskinan, tampak bahwa kemiskinan berwajah majemuk, berubah dari waktu ke waktu, bahkan dari satu tampat ke tempat yang lain. Seperti yang berkembang pada Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial misalnya, kemiskinan memiliki wujud majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kekurangan akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya; kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus-menerus meningkat; kehidupan bergelandangan dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; serta deskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam kehidupan publik, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, sesungguhnya dimensi kemiskinan yang memadai dan sesuai perkembangannya harus mencakup berbagai dimensi tidak hanya berurusan dengan pemenuhan atau kesejahteraan materi (material well- being) tetapi juga berurusan dengan kesejahteraan sosial (sosial well-being) (Sri Harijati Hatmadji, 2004).

Fenomena kemiskinan juga dapat dilihat dari hubungan kausalitas yang menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu kejadian. Bambang Subagio et all (2001), berdasarkan kajian data-data empiris menyebutkan bahwa sebab-sebab kemiskinan dapat dibagi menjadi 2 golongan. Pertama, kemiskinan yang ditimbulkan oleh faktor alamiah, yaitu kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan yang tidak memadai, adanya bencana alam dan lain-lain. Kedua, kemiskinan yang disebabkan karena faktor non-alamiah, yaitu adanya kesalahan kebijakan ekonomi, korupsi, kondisi politik yang tidak stabil, kesalahan pengelolaan sumber daya alam dan lain-lain.

Karakteristik kemiskinan tersebut di atas, diharapkan menyadarkan semua pihak terkait bahwa pendekatan dan strategi upaya penanggulangan kemiskinan dengan cara hit and run selama ini perlu diperbaiki, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran, komprehensif, dan dilaksanakan secara terpadu serta lintas sektor.

Salah satu prasyarat keberhasilan program-program pembangunan sangat tergantung pada ketepatan pengidentifikasian target group dan target area. Dalam program pengentasan nasib orang miskin, keberhasilannya tergantung pada langkah awal dari formulasi kebijakan, yaitu mengidentifikasikan siapa sebenarnya ”si miskin” tersebut dan apa ciri-ciri yang melekat dalam rumah tangga yang tergolong miskin tersebut? Kedua pertanyaan tersebut setidaknya dapat dijawab dengan melihat profil kemiskinan. Profil kemiskinan dapat dilihat dari karakteristik-karakteristik ekonominya, seperti sumber pendapatan, pola konsumsi/pengeluaran, tingkat beban tanggungan dan lain-lain. Juga perlu diperhatikan profil kemiskinan dari karakteristik sosial dan karakteristik demografinya seperti tingkat pendidikan, cara memperoleh fasilitas kesehatan, jumlah anggota keluarga, cara memperoleh air bersih dan sebagainya.

Pertanyaan kedua mengenai penyebaran kemiskinan dapat dilihat dari karakteristik geografisnya, yaitu dengan menentukan dimana penduduk miskin terkonsentrasi. Aspek geografis ini bisa terbagi dalam penyebaran kota dan desa, pantai dan non pantai atau dari perspektif gender antara laki-laki dan perempuan.

Besarnya jumlah penduduk miskin di Indonesia di mana sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2010 mencapai 31,02 juta jiwa atau 13,33 persen, adalah tantangan bagi semua pihak untuk memperbaikinya. Pemerintah yang diberikan mandat oleh rakyat untuk membantu mereka yang tidak berdaya terbukti belum berhasil membuat perubahan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu perlu dibuat terobosan melalui instrumen-instrumen lain. Zakat misalnya, rukun Islam ke-3 yang mengharuskan adanya transfer pendapatan dari si kaya kepada si miskin, dapat dijadikan instrumen dalam mengentaskan kemiskinan.

Dana zakat yang dihimpun dari para muzakki, pemilik harta yang telah mencapai batas terendah (nisab) yang ditentukan dan telah sampai waktunya wajib mengeluarkan zakat (haul) menurut ketentuan ajaran agama Islam, harus digunakan sebaik-baiknya untuk membiayai program-program pengentasan kemiskinan. Program-program tersebut haruslah mampu menjadikan penduduk miskin mandiri dan berdaya guna. Dompet Dhuafa sebagai Lembaga Pengelola (amil) Zakat tingkat nasional dapat mengambil peran aktif dalam proses ini. Lembaga yang bervisi menumbuhkembangkan jiwa dan kemandirian masyarakat yang bertumpu pada sumber daya lokal ini sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin melalui program yang berbasiskan potensi lokal.

Sementara dari sisi penerima zakat (mustahik), komponen utama mustahik yang relevan dalam konteks pengentasan kemiskinan adalah fakir, orang yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap dan keadaan hidupnya di bawah standar hidup minimal, dan miskin, orang yang mempunyai mata pencaharian tetap tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimal bagi diri dan keluarganya. Program pemberadayaan mustahik akan lebih baik jika dipadukan dengan potensi yang ada di wilayah yang bersangkutan.

bisa dilihat juga di : http://www.dompetdhuafa.org/dd.php?x=telaah&y=det&z=8db57e35e064dd4140e0d06c29feaf70

MENJADIKAN HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN UTAMA PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI

2010-09-19T10:15:00.000-07:00

I. LATAR BELAKANG

Daya saing Indonesia secara internasional hingga kini dinilai masih buruk dibanding dengan empat negara lain di ASEAN. Mengutip data-data yang ada misalnya berdasarkan hasil penilaian daya saing dalam “Ranking of the world competitiveness yearbook 2008” oleh The IMD business school of Lausanne Switzerland yang dilakukan pada 55 negara, berdasarkan ekonomi nasional Indonesia berada di peringkat ke 51, jauh di bawah negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina. Singapura sebagai negara dengan luasan terkecil di kawasan ASEAN, berdasarkan penilaian tersebut berada di peringkat dua, Malaysia berada diperingkat 19, sedangkan Filipina berada di peringkat 40.
Sementara itu, berdasarkan hasil penilaian lembaga internasional yang memiliki kompetensi yaitu “World Economic Forum”, daya saing Indonesia pun masih rendah dibanding dengan perusahaan internasional maupun di lingkungan regional ASEAN, yaitu peringkat 54, lebih rendah dari Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Makalah ini berupaya mengkaji permasalahan Daya Saing Nasional kita dan mencari korelasinya dengan permasalahan penegakkan hukum di negara kita. Sebagaimana kita ketahui dalam beberapa teori ekonomi terutama dalam mazhab ekonomi kelembagaan (institutional economics), selain dikenal faktor-faktor produksi diantaranya modal, tanah, sumber daya manusia, pengusaha, dan teknologi juga perlu dimasukkan modal sosial (social capital) sebagai salah satu unsur dalam pembangunan kerangka analisa ekonomi. Modal sosial tersebut memiliki elemen-elemen diantaranya : jaringan relasi-relasi di masyarakat, norma-norma dan peraturan, kelembagaan, trust (sikap saling percaya), dan kegotongroyongan . Selain teori modal sosial yang erat kaitannya dengan aspek hukum didalamnya, ada satu alat analisa lagi yang juga relevan dalam masalah ini yaitu teori biaya transaksi (transaction cost). Teori biaya transaksi ini diperkenalkan oleh Ronald Coase untuk menjelaskan bahwa dalam ekonomi , biaya yang melekat dalam suatu produk baik barang maupun jasa bukan hanya terdiri dari biaya produksi saja namun ada juga biaya yang cukup relevan untuk diperhitungkan dalam kaitannya jika suatu institusi perusahaan berhubungan dengan pemerintah/birokrasi, dan juga lingkup perdagangan internasional. Biaya tersebut disebut biaya transaksi yang wujud dalam bentuk perijinan usaha, prosedur ekspor-impor, biaya illegal/pungli, pajak, retribusi.
Ekonomi kelembagaan memiliki kelebihan dibandingkan dengan mazhab-mazhab ekonomi lain, terutama neo classic jika digunakan sebagai ”pisau analisa” dalam mengurai suatu fenomena ekonomi. Hal ini dikarenakan sudut pandangnya yang lebih multi disiplin ilmu dengan pengayaan dari sudut pandang hukum, sosiologi, dan pendekatan-pendekatan lain. Selain itu sebuah fenomena ekonomi dianggap sebagai suatu proses dinamis yang melibatkan unsur-unsur pelaku/aktor yang bisa wujud dalam individu, organisasi, swasta, ataupun negara dan senantiasa terikat dengan lingkungan tempat tinggalnya, tata-nilai (agama, norma, dll) yang melingkupinya serta peraturan-peraturan formal dan kelembagaan.
Posisi hukum dalam analisa ini adalah sebagai variabel-variabel yang menjelaskan dalam konteks pengaruhnya terhadap daya saing suatu negara. Sebagaimana disebutkan diatas, bahwasanya modal sosial dan biaya transaksi lekat kaitannya dengan pranata hukum , kesadaran hukum di masyarakat, peran penegak hukum, serta produk-produk hukum yang terkait dengan dunia usaha.

II. PROBLEMATIKA DUNIA HUKUM KITA

Indonesia adalah sebuah negara yang didasarkan atas hukum (rechstaat) dan bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan (machstaat) , demikian konstitusi kita menyebutkannya. Namun jika kita matai lebih jauh, bagaiman peran dan fungsi hukum dalam keseharian bangsa kita masih jauh dari ciri-ciri negara hukum yang bisa dibilang sukses menjadikan hukum sebagai panglima.
Penegakkan hukum memang merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Berbagai pakar dari aneka disiplin ilmu, baik dari dalam maupun luar negeri, juga telah sering memberikan penilaian yang negatif dan kurang menguntungkan. Pemerintah Amerika Serikat, misalnya dalam laporan tahunan berjudul ”Supporting Human Right and Democracy:The US Record 2006” yang disampaikan Departemen Luar Negeri kepada kongres, juga menilai penegakkan hukum di Indonesia masih lemah.
Jika kita mau jujur dan merunut kondisi keterpurukan yang sedang kita alami saat ini boleh jadi semua bermuara pada problematika hukum dan pemenuhan prinsip keadilan bagi semua warga. Pakar hukum dari UI Dr. Harkristuti Harkrisnowo mengungkapkan bahwa tidaklah berlebihan jika dikatakan pada dasarnya apa yang terjadi dewasa ini merupakan kulminasi ketiadaan keadilan, the absence of justice yang dipersepsi masyarakat. Hal ini merupakan akibat dari pengabaian hukum (disregardling the law), ketidakhormatan pada hukum (distrusting the law), serta dalam beberapa hal penyalahgunaan hukum (misuse of the law) yang selama ini dilakukan para elit yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.
Atau jangan-jangan, bangsa ini tak pernah benar-benar keluar dari dampak kondisi krisis ekonomi di tahun 1997 juga bersumber pada tidak ditegakkannya hukum selama ini. Indonesia sebagai negara supremasi hukum (rechstaat) namun menjadikan hukum bukan sebagai sesuatu yang dihormati bersama dan hanya sebatas slogan para elit. Jikalau masalahnya adalah ekonomi, beberapa negara lain di asia terbilang cukup cepat menyelesaikannya. Begitu juga Indonesia, indikator-indikator ekonomi juga semakin mantap setelah sepuluh tahun kebelakang limbung terhempas krisis. Jadi, patut diduga bahwa permasalahan hukum dan segala derivasinya yang lupa kita jadikan prioritas dalam penyelesaian masalah bangsa saat ini.
Idealnya, agenda penegakan hukum menjadi prioritas yang serius sebagai sebuah rangkaian besar reformasi Indonesia. Serpihan-serpihan reformasi yang selama ini sudah dilakukan seperti pemberantasan korupsi, dll. Sebaiknya diiringi dengan sebuah konsep besar dan integral dalam reformasi seluruh sistem hukum di Indonesia.
Kondisi ideal dimaksud hanya bisa dicapai dengan satu cara, yakni menegakkan supremasi hukum dalam arti yang sesungguhnya. Penegakan supremasi hukum bukanlah sekedar menjalankan peraturan, namun juga menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Sebab penegakkan supremasi hukum harus di tempatkan sebagai panglima dalam mewujudkan stabilitas nasional.
Ada empat fakta setidaknya menurut Amir Syamsuddin yang menandai kondisi gagalnya proses penegakan hukum di Indonesia. Pertama ketidakmandirian hukum, kedua integritas penegak hukum yang buruk, ketiga kondisi masyarakat yang rapuh dan belum sadar hukum, keempat pertumbuhan hukum yang mandek.

1. Ketidakmandirian Hukum
Ketidakmandirian hukum ini sering terlihat jika hukum bersentuhan dengan para penguasa dan orang-orang yang berada dalam lingkar kekuasaan. Hukum seolah-olah menjadi tumpul terhadap orang-orang dari kalangan ini. Tidak bisa dipungkiri hal ini masih sering terjadi walaupun kita sudah mencanangkan era reformasi bahkan telah berjalan selama 10 tahun.
Tidak hanya itu, terkadang hukum di negeri ini juga bisa diintervensi oleh pihak asing. Contoh kasus adalah dalam kasus pembunuhan Munir dimana Kongres Amerika berperan dalam memberikan pressure terhadap kasus ini. Terlepas apakah hal itu positif atau negatif dalam konteks penegakan HAM. Baru-baru ini juga 40 anggota kongres Amerika ikut memberikan tekanan kepada SBY untuk membebaskan terdakwa kasus OPM (organisasi papua Merdeka). Sungguh ini sebuah ironi bagi negara yang memiliki kedaulatan hukum seperti Indonesia.

2. Integritas Penegak Hukum
Berbicara mengenai penegakkan hukum, maka pasti tidak terlepas dari aparat penegak hukum. Karena upaya penegak hukum pasti membutuhkan aktornya. Selama ini kita menyaksikan adanya penegakkan hukum yang terus-menerus dilakukan namun seringkali masyarakat dikecewakan dalam aspek keadilan.
Kasus skandal BLBI yang melibatkan seluruh jajaran petinggi JAMPIDSUS benar-benar menampar wajah dunia peradilan kita. Betapa tidak, JAMPIDSUS yang lebih sering dikenal dengan gedung bundar kejaksaan yang semestinya menjadi tempat menegakkan timbangan keadilan atas perilaku-perilaku kotor bangsa ini justru dipakai sebagai sarang pelaku-pelaku kejahatan korupsi dan bursa transakasi perkara.
Jual-beli perkara ternyata bukan hanya desas-desus tanpa fakta. Malah fakta-fakta di pengadilan mengungkap lebih banyak apa yang selama ini masyarakat gunjingkan. Ternyata begitu rapinya aparat penegak hukum bermain dengan para “makelar” kasus. Tanpa “tedeng aling-aling “. Belum lagi beberapa tahun yang lalu kita menyaksikan konflik antar hakim dalam sebuah persidangan kasus suap Harini Wijoso yang berbeda pendapat soal perlu tidaknya menghadirkan Bagir Manan sang Hakim Agung sebagai saksi persidangan karena terungkapnya nama dia dalam penyelidikan. Namun seiringnya waktu tampaknya kasus itu menjadi hening kembali.
Aparat penegak hukum berperilaku lancung sehingga merubuhkan nilai dan tonggak keadilan. Para politisi alih-alih memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi justru sibuk mewujudkan kepentingan pribadi dan kelompoknya semata.
Aparat pemerintah jangankan mengabdi, untuk kepentingan negara, malah terlibat dalam berbagai praktek penyalahgunaan kekuasaan. Sementara masyarakat pun telah bertindak seperti polisi, jaksa dan hakim, sebagai pelampiasan ketidakpuasan.
Dalam hal penyelenggaraan negara, kronisnya tingkat penyimpangan berupa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah bukti nyata bahwa hukum tidak dapat berbicara sebagaimana mestinya. Lihat misalnya hasil survei indeks persepsi korupsI(corruption i(perception index/CPI) tahun 2006 yang dikeluarkan lembaga anti korupsi, Transparency International. Dalam hasil survei kali ini, Indonesia mempunyai nilai indeks 2,4 dan menempati posisi negara terkorup ketujuh dari 163 negara yang di teliti. Hasil ini relatif lebih baik dari tahun 2005, dimana Indonesia berada di posisi keenam dari 159 negara dengan nilai indeks 2,2. Namun, nilai CPI 2,4 masih sangat kecil untuk dapat dibanggakan. Dalam kategori Transparency International, nilai CPI dibawah 3 masih dikategorikan sebagai negara yang kondisinya sangat parah dalam masalah korupsi(severe corruption problem).
Itu dari segi korupsi. Dari segi ekonomi, Indonesia juga bukan yang disukai para investor dengan pertimbangan keamanan. Lembaga riset Political and Economic Risk Consultancy menyebutkan Indonesia termasuk negara tujuan investasi kedua terburuk dengan skor 7,0 setelah Viatnam yang mempunyai skor 7,75 dalam skala 0-10. Bahkan dalam pembangunan masyarakat, UNDP dalam Human Development Report 2002 melaporkan Human Development Index Indonesia terpencil di posisi ke 110 dari 173 negara di dunia.
Sementara bidang penebangan kayu secara liar (illegal logging), menurut berbagai publikasi, Indonesia menduduki peringkat ketujuh di dunia dalam bidang perdagangan kayu ilegal setelah Bolivia, Brasil, Kamboja, Kamerun, Kolumbia dan Ghana.
Data FAO menyebutkan bahwa angka kerusakan hutan (deforestasi) Indonesia pada tahun 2000-2005 mencapai 1,8 juta hektar per tahun. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan angka resmi yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan yaitu 2,8 juta hektar per tahun. Dengan angka deforestasi ini, Indonesia berada di bawah Brazil yang menempati tempat pertama dengan kerusakan 3,1 juta hektar per tahun, dengan gelar sebagai kawasan deforestasi terbesar di dunia.
Kita tak perlu mencari alasan pembenar terhadap berbagai penelitian itu, atau membela diri dengan menyebutkan berbagai survei itu tidak valid. Tidak ada gunanya kita memperdebatkan keabsahan metodologi dari lenbaga-lembaga itu, karena mereka tentunya tidak mau mempermalukan diri dengan menggunakan metodologi yang sembarangan. Metodologi survei UNODC atau FAO, misalnya, tidak perlu diragukan validitasnya.

3. Kondisi Masyarakat Yang belum Sepenuhnya Sadar akan Hukum
Ini juga menjadi tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pemimpin-pemimpin bangsa. Menyadarkan sebuah entitas Bangsa yang terdiri dari lebih dari 240 juta penduduk tentunya bukan tugas mudah dan singkat. Mungkin dibutuhkan 3 generasi untuk menanamkan kesadaran hukum kepada anak negeri ini dan ini harus dimulai dari para pemimpin yang menjadi teladan bagi warganya. Penulis melihat, saat ini masyarakat ini sudah mulai menunjukkan sikap aptisnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Mereka berusaha menjauhi hukum, sebab berhubungan dengan hukum selain tidak percaya atas jaminan keadilan bagi mereka, juga merupakan sebuah proses yang mahal dan berbelit-belit. Belum lagi persepsi masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang ”miskin” keteladanan. Sehingga mereka berpikir sangat riskan menyerahkan urusan-urusan mereka terhadap proses hukum yang dari ”hulu hingga hilir” nya tidak beres.

4. Pertumbuhan Hukum yang Mandek
Inventarisasi yang dilakukan oleh Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menemukan hanya 14,8 persen, dari sebanyak 709 perda yang diteliti, secara umum tidak bermasalah. Sisanya , sebesar 85,2 persen perda yang dibuat oleh 134 daerah tingkat II merupakan perda-perda yang bermasalah. Masalah terbesar pada perda-perda yang bermasalah tersebut antara lain terkait dengan prosedur , standart waktu, biaya, tarif, dan lainnya dengan presentase sebesar 22,7 persen, dan permasalahan acuan yuridis yang tidak disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dengan presentase sebesar 15,7 persen.
Permasalahan di tingkat DPR. RUU yang menyangkut kehidupan rakyat banyak tapi tak banyak berkaitan dengan faktor-faktor ekonomis misalnya, pembahasannya berlarut-larut. Proses pembahasannya pun acapkali sepi dari anggota dewan.
Ketiga, proses pembahasan RUU kurang transparan, sehingga sulit diakses publik.

III. DAMPAK CARUT-MARUT HUKUM TERHADAP DAYA SAING PEREKONOMIAN

Beberapa akibat dari ketidakberesan tatanan hukum dan produk hukum tersebut adalah :
1. Makin pudarnya modal sosial diantara anak bangsa.
Modal sosial yang sejatinya merupakan faktor penting dalam kemajuan suatu bangsa sedikit demi sedikit tergerus oleh faktor-faktor yang menjadi komponennya. Salah satunya dan yang paling penting adalah hukum. Jika tatanan hukum rapuh maka akan berdampak pada norma-norma dan ikatan-ikatan sosial yang ada pada masyarakat akan terganggu. Jika ikatan-iktan tersebut makin pudar maka kemudian rasa saling percaya (trust) yang menjadi unsur penting dalam perekonomian juga akan memudar.
Pengusaha tidak percaya terhadap kalangan pekerja, masyarakat tidak percaya pada penegak hukum, investor tidak percaya terhadap pengusaha, kreditor tidak percaya terhadap debitor. Saling keterkaitan tersebut terakumulasi dalam retaknya modal sosial bangsa ini.
Sebagai contoh adalah perbandingan masyarakat Bali yang konon memiliki modal sosial dan trust cukup tinggi dibandingkan suku bangsa tetangganya NTT. Data-data ekonomi menunjukkan bahwa tingkat investasi di Bali jauh lebih tinggi dibandingkan dengan NTT. Oke, jika itu dari faktor kekayaan alam yang tidak sepadan. Namun ternyata jika dilihat dari angka kriminalitas, Bali juga lebih rendah dari provinsi tetangganya tersebut. Yang lebih mencengangkan rata-rata tingkat kemacetan kredit di provinsi Bali juga paling rendah bahkan jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di Indonesia.

2. Ekonomi Biaya Tinggi dan ketidakefisienan perekonomian.
Modal sosial yang rendah mengakibatkan biaya transaksi makin tinggi. Dunia usaha terbebani dengan biaya-biaya yang seharusnya tidak diperlukan namun secara realita muncul. Ini bisa kita lihat dari perijinan suatu usaha yang memakan waktu cukup lama, dengan mata rantai prosedur yang berbelit-belit, serta pungli dimana-mana.
Begitu juga jika berurusan dengan hukum, maka untuk sebuah produk perundang-undangan yang akan memayungi usahanya diperlukan biaya suap ke anggota dewan untuk kelancaran dan kecepatan pembuatannya. Perkara-perkara hukum diperjual belikan dan rentan pula dengan pungutan illegal.
Tentu bagi kalangan usaha, biaya-biaya tersebut tetap akan mereka perhitungkan sebagai biaya. Dimana mereka akan membebankannya? Tentulah di harga jual jasa/produk yang pada akhirnya membebani konsumen. Akibat akhirnya tentu saja produk mereka tidak lagi kompetitif di pasar, baik lokal maupun global.
Jika sebuah unit usaha (sektor swasta) tidak efisien, maka pasar sebagai sebuah institusi yang paling jujur dalam perekonomian akan segera mengoreksinya secara otomatis melalui mekanisme permintaan-penawaran. Dan perusahaan-perusahaan yang tidak kompetitif tersebut akan bangkrut disebabkan tidak lagi mampu bersaing.
Tapi jika yang tidak efisien adalah aparat pemerintahan dan negara, maka dampaknya sungguh dahsyat. Pasar tidak mampu mengeliminasinya dengan segera, namun butuh waktu yang panjang bahkan tidak mustahil terjadi kegagalan pasar (market failure). Jika sudah seperti itu dampaknya tidak hanya secara ekonomi, tapi juga menyentuh semua sendi kehidupan dan menjadi lingkaran setan yang tak berujung pangkal dalam sebuah siklus krisis.

3. Rendahnya jaminan kepastian hukum
Ketiadaan perangkat peraturan perundang-undangan yang sistematis mengakibatkan rendahnya jaminan kepastian hukum di Indonesia. Pertama adalah peraturan-peraturan yang tidak jelas dari sisi content dan cenderung multitafsir. Peraturan seperti itu hanya akan membuat kalangan pengusaha kebingungan karena boleh jadi akan dimanfaatkan oknum-oknum aparat ”nakal” untuk mencari upeti dan mengganggu proses usaha yang sedang dijalani.
Yang kedua adalah tumpang tindihnya peraturan di level pusat dan daerah ataupun yang terjadi antar departemen juga membuat kalangan pengusaha bingung. Sebab tidak jarang aturan-aturan tersebut bertabrakan dan lagi-lagi dampaknya adalah pada high cost economics. Sebagai contoh misalnya pajak-pajak daerah jenis baru yang dikeluarkan atas dasar ”inovasi” PEMDA setempat yang seringkali mengulang dari apa yang sudah menjadi objek pajak di level nasional. Atau baru-baru ini kasus menara BTS (menara penguat sinyal telekomunikasi seluler) di Jakarta yang akan ditertibkan oleh PEMDA DKI, padahal aturannya sudah ada di Departemen Infokom. Jelas ini bertabrakan dan meresahkan pelaku usaha, palagi bisnis seluler merupakan bisnis ”gemuk” yang melibatkan investor-investor besar dari luar negeri. Patut mereka bertanya : ”Kok investasi di negara Indonesia tidak ada kepastian kondisi ya?” .

Gelombang Ketiga Perdaban Zakat

2010-01-02T02:57:00.000-08:00

Oleh : M. Sabeth Abilawa

dimuat di Harian Republika Edisi Rabu 6 Januari 2010
dan republika online
http://koran.republika.co.id/koran/24/100293/Gelombang_Ketiga_Peradaban_Zakat

Zakat sebagai kekuatan sosial di negeri ini terus menunjukkan perkembangan menarik. Sejak pergeseran paradigmanya di awal 90 an, zakat telah mampu memberikan warna dalam peta gerakan sosial di Indonesia. Meminjam istilah yang dipopulerkan oleh Alvin Toffler dalam bukunya, The Third Wave, saat ini zakat setidaknya sudah melewati 2 gelombang peradabannya dan sedang bersiap menjejakkan langkahnya di fase ketiga. Gelombang Pertama adalah ketika zakat didistribusikan untuk santunan dan kebutuhan karitatatif. Ini paradigma lama zakat, dimana perolehan zakat dari masyarakat dibagikan langsung habis kepada yang berhak. Biasanya untuk kebutuhan konsumtif. Model penyalurannya pun terkadang kurang sensitif terhadap harkat kemanusiaan. Biasanya dibagikan dengan antrian panjang dan berdesak-desakkan.

Jika dibaca dari kacamata makroekonomi, zakat untuk santunan dimaksudkan sebagai pemompa sisi konsumsi masyarakat agar memilki daya beli dan menunjang pertumbuhan. Pendekatan santunan juga dipakai oleh pemerintah kita dalam pengentasan kemiskinan seperti BLT dan Raskin sebagaimana di negara-negara maju ada program sejenis cash transfer dan food-stamp.
Namun, masalah kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara ini. Tidak seimbangnya sisi penerimaan zakat dan jumlah orang yang miskin di sisi sebaliknya membuat santunan tidak akan efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Maka pola distribusinya pun dirubah kearah produktif tanpa meninggalkan sisi konsumtif. Di fase inilah zakat memasuki gelombang kedua peradabannya. Zakat didayagunakan untuk mengatasi problem kemandirian di kalangan masyarakat miskin. Problem non-bankable yang melilit sebagian mustahik yang penghidupannya ada di sektor usaha informal menjadikan mereka tak berdaya untuk meningkatkan kapasitas usahanya sehingga dibutuhkan akses permodalan yang lebih luas dan pendampingan.

Program inovatif lainnya adalah penyediaan layanan barang publik yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Disini kita perlu acungkan jempol saat beberapa LAZ dengan gagah berani membuka program layanan kesehatan secara gratis, sekolah unggulan untuk dhuafa bebas biaya, dan program-program sejenis lainnya.

Dari sisi produksi, beberapa model pemberdayaan masyarakat miskin yang saat ini dilakukan misalnya di bidang pertanian dan di bidang peternakan. . Beberapa LAZ melakukan pemberdayaan model ini karena dua sektor tersebut terkait erat dengan bidang pekerjaan masyarakat yang menjadi sasaran zakat. Dua sektor yang menjadi hajat hidup kaum dhuafa ini sungguh potensial untuk dikembangkan sebagai model pemberdayaan sebab memiliki keunggulan dekat dengan wilayah sasaran utama kantong-kantong kemiskinan di pedesaan.

Masalahnya adalah porsi kepemilikan masyarakat miskin terhadap lahan-lahan pertanian juga masih rendah di negara kita. Sebagian besar petani yang masuk kategori miskin memiliki luas lahan yang kurang efektif secara skala ekonomi untuk membuat mereka berdaya. Demikian juga dengan sektor peternakan yang strukturnya banyak didominasi peternak “gurem”. Oleh karena itu perlu dicermati upaya asset reform yang menjadi prioritas dalam model ini serta perlu ekstensifikasi di sektor lain yang sejenis semisal perkebunan dan perikanan yang lebih dominan di luar jawa.

Dari sekian program-program inovatif diatas memang dampaknya masih belum dirasakan secara makroekonomi bahkan cenderung rentan terhadap perubahan kondisi akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa dengan sangat cepat meruntuhkan tembok kemandirian yang telah susah payah dirintis tersebut. Ada dua problem yang membuat segala inovasi program tersebut menjadi tidak bermakna. Yang pertama adalah problem irisan kebijakan negara terhadap kegiatan masyarakat. Ibarat seorang pemain bola yang sudah dilatih bertahun-tahun. Tetap saja dia susah menjadi pemain hebat apabila pemilik lapangan dan wasitnya tidak pernah memberi kesempatan dia bermain. Ilustrasi diatas menggambarkan kepada kita bahwa posisi masyarakat yang dimisalkan sebagai pemain bola dan posisi LAZ sebagai coach nya tetap tidak akan banyak berperan jika tidak diberi kesempatan bermain dan didukung untuk menjadi pemain hebat oleh pihak penentu yaitu pemerintah yang diumpamakan sebagai penyedia lapangan sekaligus wasit dan pembuat aturan pertandingannya.

Problem kedua adalah kapasitas institusi. Kapasitas lembaga-lembaga “swasta” non-profit oriented dalam mengelola dana sangatlah kecil bila dibandingkan dengan kekuatan negara sebagai salah satu pelaku ekonomi dan pelaku pasar. Negara adalah the big market sekaligus the big player dalam ranah sosial ekonomi.

Negara menghimpun dana yang besar dari masyarakat lewat pajak dan juga membelanjakan dana tersebut untuk berbagai macam keperluan dari gaji PNS sampai belanja pembangunan. Apabila dihitung secara kasar, jumlah seluruh penghimpunan dana zakat yang dipercayakan masyarakat lewat organisasi pengelola zakat baik LAZ swasta maupun BAZ milik pemerintah dalam setahun mencapai kurang lebih 1 trilyun. Jumlah ini jauh sekali bila dibandingkan jumlah anggaran pemerintah untuk program pengentasan kemiskinan yang tersebar di beberapa departemen. Berdasarkan data Departemen Keuangan, realisasi seluruh anggaran program bantuan sosial dalam APBN-P 2009 diperkirakan mencapai kira-kira 77,9 trilyun. Padahal program-program tersebut didominasi oleh model santunan (charity) dan bukan pendekatan pemberdayaan. Dampak sustainability nya pun belum jelas terlihat.
Inilah kenapa banyak yang berseloroh bahwa posisi negara sebagai faktor pembangun kemandirian masyarakat dirasakan sangat lemah peranannya, namun sebaliknya sangat kuat menjadi aktor yang ”memiskinkan” apabila ada kebijakan yang berdampak negatif terhadap lapis bawah masyarakat.
Disinilah zakat sudah harus memasuki Gelombang Ketiga peradabannya, dimana LAZ mengambil peran sebagai mitra pemerintah dalam memandirikan ummat melalui advokasi kebijakan untuk menciptakan keadilan sosial. Dalam pengertian yang lebih luas LAZ ikut serta mewarnai kebijakan pemerintah yang lebih pro-poor, mengawasi peran pemerintah dalam pembuatan dan implementasi kebijakan, serta membela hak-hak masyarakat yang bersinggungan dengan kebijakan negara. Bukankah membuat satu sekolah gratis dan satu unit layanan kesehatan cuma-cuma membutuhkan effort yang luar biasa besar baik dari segi dana maupun maintenance nya. Bahkan walaupun 100 lembaga sejenis LAZ dan LSM pun bisa membuatnya, akan lebih baik lagi jika mereka juga memberikan perhatian dalam mengawasi dan memastikan anggaran program-program pengentasan kemiskinan pemerintah (BOS, Raskin, PNPM, PKH, Jamkesmas) yang jumlahnya puluhan trilyun rupiah dapat terdistribusikan dengan baik tanpa kebocoran serta tepat sasaran. Toh semua program tersebut juga punya sasaran beneficiaries yang sama yakni masyarakat miskin.

LAZ sebagai salah satu pilar kekuatan Civil Society seharusnya berdiri sejajar dengan Negara untuk sama-sama berfastabikhul khirot bagi kemaslahatan ummat . Kebesaran Negara ini akan bisa dilihat jika dirinya punya cermin untuk melihat jati dirinya yang sesungguhnya. Cermin negara adalah masyarakat yang wujud dalam kekuatan civil society. Bila ada pihak tertentu ingin menjadi kekuatan tunggal dalam urusan pengentasan kemiskinan berarti meniadakan sarana untuk koreksi dan merusak keseimbangan sosial. Jangan sampai perilaku ini ibarat kata pepatah ”Buruk muka cermin dibelah”.

AKUNTABILITAS DANA BANTUAN BENCANA

2009-11-08T18:54:00.000-08:00

Negeri (rawan) bencana, memang pantas disematkan untuk negara kita. Berdasarkan data dari BNPB dalam kurun waktu 1997-2008 telah terjadi 1.994 kejadian banjir, 633 kali tanah longsor, 106 kali gempa bumi, 573 kali angin topan, dan 52 kali letusan gunung berapi. Angka-angka tersebut belum termasuk bencana yang diakibatkan oleh human error seperti kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, kegagalan teknologi, terror dan sabotase. Selama satu dasawarsa ini pula tercatat jumlah korban jiwa yang telah terenggut sebanyak 149.311 orang, dan total kerugian materi mencapai 54,8 trilyun.

Namun dibalik angka-angka tersebut ada satu hal lagi yang cukup fenomenal dimana kita bisa menyaksikan betapa pemurah dan dermawannya bangsa ini terhadap sesamanya. Berawal dari bencana tsunami di Aceh, hampir semua komponen masyarakat secara intensif dan massif menunjukkan kepeduliannya. Besarnya skala bencana dan dampak yang ditimbulkan ditambah dengan liputan media yang luar biasa menggugah mata dunia untuk berpartisipasi. Penggalangan dana bencana telah menjadi kegiatan baru di negeri ini baik yang sifatnya spontanitas temporary maupun yang rutin sebagai fundraising lembaga

Jika dipetakan, maka setidaknya ada empat pelaku yang terlibat dalam penggalangan dana bencana di Indonesia. Yang pertama adalah lembaga kemanusiaan yang memang secara core competence nya bergerak di bidang penggalangan dana sosial. Dalam hal ini beberapa lembaga pengelola zakat bisa dikelompokkan dalam genre ini. Kedua adalah media baik cetak maupun elektronik yang semenjak bencana tsunami aceh rame-rame ikut menggalang dana masyarakat . Pihak lain yang juga terlibat dalam penggalangan dana masyarakat adalah perusahaan-perusahaan swasta. Mereka biasanya berpromosi hanya di internal karyawan perusahaannya untuk terlibat berdonasi terhadap korban bencana. Diluar tiga pihak yang telah disebutkan diatas masih ada lagi aktor-aktor pelaku penggalangan dana masyarakat seperti partai politik, masjid, dan majelis ta’lim.

Data PIRAC menunjukkan bahwa total dana terhimpun oleh sejumlah media elektronik maupun cetak untuk sumbangan gempa sumbar per tanggal 13 oktober telah mencapai 67 Milyar lebih. Sedangkan perolehan donasi gempa sumbar yang masuk melalui beberapa lembaga pengelola ZIS telah mencapai 20 Milyar lebih pada tanggal yang sama.
Memang Jika dibandingkan dengan hasil penggalangan dana untuk tsunami aceh yang mencapai 465,95 milyar (diluar dana-dana pemerintah) angka tersebut masih jauh dibawahnya. Namun rentang waktu dua minggu dalam penggalangan dana tersebut menunjukkan betapa efektifnya penggalangan dana publik terutama yang dilakukan oleh media elektronik.

Berbeda dengan lembaga kemanusiaan, media memiliki kekuatan yang lebih dalam penggalangan dana bencana disebabkan coverage nya terhadap masyarakat serta liputan pemberitaan bencana yang bisa menggugah langsung kepedulian jutaan pemirsanya. TV one misalnya sebagai stasiun televisi relatif baru berhasil menjadi yang terdepan dalam pengumpulan sumbangan untuk gempa sumbar ini. Sampai dengan tanggal 16 oktober donasi yang dikumpulkan telah mencapai 36 Milyar mengungguli MetroTV. Suatu angka yang tampaknya susah dicapai oleh lembaga-lembaga kemanusiaan yang sehari-hari bergerak di bidang penggalangan dana sosial apalagi LSM-LSM lokal yang terjun langsung dalam tanggap darurat bencana .

Kunci sukses penggalangan dana media terletak pada penyajian berita secara up to date tentang bencana langsung dari tempat kejadian, sehingga pemirsa seolah diajak ikut serta merasakan penderitaan para korban. Rasa sedih kehilangan sanak keluarga, harta benda, dan bahkan sampai eksploitasi berlebihan terhadap kondisi korban berhasil dikomunikasikan dalam kemasan yang apik dan membuat siapapun yang melihatnya tergugah hingga muncul empati. Disinilah media kemudian menangkap peluang kepiluan kolektif tersebut menjadi program-program bertajuk peduli, pundi, dan kemanusiaan.

Sayangnya, gegap gempita dalam penggalangan dana masyarakat oleh berbagai pihak tersebut belum diikuti di sisi pertanggung jawabannya kepada publik. Salah satu faktor utamanya adalah karena sifat bencana itu sendiri yang merupakan kondisi extraordinary, sehingga seringkali program yang digulirkan berjalan diluar standar operasional prosedur yang ada dalam kondisi normal. Kondisi ini dialami oleh beberapa pemda yang daerahnya terkena bencana. Mereka kesulitan menyalurkan dana ke masyarakat secara cepat dengan mengikuti alur pakem yang ada seperti misalnya bukti penerimaan, dll. Tentu masalah-masalah administratif agak susah dijalankan secara optimal dalam kondisi tanggap darurat.

Namun kondisi tersebut tidak kemudian menghilangkan kewajiban lembaga-lembaga yang terlibat dalam penggalangan dana masyarakat tersebut memberikan pertanggung jawaban ke publik. Proses “serah terima” dari masyarakat kepada pihak yang dititipi amanah tersebut tidak lantas selesai seusai nama mereka tercantum dalam lembaran koran atau running text di televisi. Setidaknya ada empat proses akuntabilitas yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terlibat dalam penggalangan dana di masyarakat. Proses pertama dimulai dari alur penerimaan dana tersebut. Disini semua dana harus jelas aliran penerimaannya dari siapa dan berapa jumlahnya. Selain itu lembaga harus memastikan juga secara transparan bahwa publik bisa mengakses data-data tersebut untuk memastikan sumbangannya telah diterima dan sesuai jumlahnya. Untuk proses ini rasa-rasanya hampir sebagian besar lembaga penggalang dana masyarakat telah melakukannya dengan baik.

Selanjutnya ukuran yang kedua untuk menguji akuntabilitas sebuah lembaga adalah dari sisi penyaluran dana bantuan tersebut. Disini lembaga penggalang dana ditutuntut untuk melaporkan kepada publik. Pelaporan tidak hanya direduksi sebatas laporan pengeluaran dana semata tapi juga kegiatan yang sudah dan yang akan dilakukan, apa saja program yang digulirkan lembaga dalam peridode tanggap darurat, rekonstruksi dan recovery dan di daerah mana saja program tersebut dijalankan serta yang tak kalah pentingnya berapa perkiraan jumlah penerima manfaatnya. Tidak hanya itu, sebaiknya masyarakat juga bisa mengetahui berapa persen bantuan yang disalurkan langsung untuk penerima manfaat dan berapa alokasi untuk operasional (overhead). Hal ini penting diketahui untuk mengukur seberapa efektif dan efisien lembaga tersebut berkiprah. Semua proses ini bisa dilakukan melalui penyajian informasi kepada publik serta diuji validasinya melalui pernyatan hasil audit oleh akuntan publik.

Jika ditinjau secara konvensional dua proses tersebut rasa-rasanya sudah mencukupi untuk mengukur transparansi dan akuntabilitas lembaga yang menggalang dana bantuan bencana. Dua hal tersebut sebenarnya baru standar minimal dimana beberapa lembaga sudah melakukannya. Namun dalam konteks dana bencana seharusnya perlu ditingkatkan derajat akuntabilitas nya pada dua tataran lagi. Yang pertama adalah pelibatan perwakilan donatur dalam memutuskan program apa yang akan digulirkan. Sebab selama ini lembaga penerima lebih sering secara sepihak memutuskan program-program yang paling pantas digulirkan tanpa keterlibatan elemen donatur. Ukurannya jelas, yaitu kepuasan donatur atas kinerja dan program-program yang digulirkan oleh lembaga tersebut di daerah bencana yang jarang sekali diukur baik oleh lembaga itu sendiri maupun pihak ketiga.

Namun disisi ini muncul problem , dimana karakter donatur di Indonesia yang tidak kritis menyebabkan tuntutan pemenuhan pertanggungjawaban publik tersebut juga sulit tercapai. Ketidakritisan atau lebih tepatnya kepercayaan penuh di sisi donatur bisa dilihat dari masih besarnya penyumbang yang tidak mencantumkan nama ketika memberikannya. Dengan alasan teologis mereka seringkali memakai anonim atau sebutan hamba Allah. Sehingga kita bisa melihat deretan banyaknya hamba Allah dalam daftar penyumbang. Memang tidak ada salahnya, namun alangkah baiknya jika dua hal ini bisa dijembatani agar tidak menafikan kewajiban lembaga dalam mengakomodasi partisipasi para pemangku kepentingan. Harus dijelaskan juga kepada masyarakat bahwa urusan keikhlasan janganlah menimbulkan kesulitan bagi pihak lain untuk membangun sistem yang transparan dan akuntabel. Tak salah ada yang berseloroh, bahwa rentetan bencana ini memunculkan banyak sekali “malaikat-malaikat” baik hati di negeri ini, namun jangan sampai pula kemunculannya justru diikuti oleh terbukanya pintu-pintu manipulasi di sisi sebaliknya yang tergoda memanfaatkan kebaikan tersebut.

Yang kedua adalah dari sisi penerima manfaat (beneficiaries) atau korban bencana. Di sisi ini lembaga perlu membuat kajian yang mendalam atas dampak bantuan yang telah disalurkan. Kaji dampak ini bisa dilakukan secara reguler dan dilinformasikan kepada publik.

Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dana bantuan bencana kiranya tidak berlebihan apabila dibutuhkan pihak ketiga yang bisa membantu memastikan kualitas akuntabilitas tersebut. Tujuannya adalah untuk melindungi donatur dan penerima manfaat dalam hal ini korban bencana agar hak-haknya terpenuhi. Tidak salah rasanya jika pemerintah pusat membentuk sebuah lembaga khusus yang berperan sebagai regulator dan pengawas untuk memastikan bahwa dana-dana bantuan tersebut terdistribusikan dengan baik dan tepat sasaran. Sebagai regulator pemerintah bisa saja memberikan sangsi terhadap lembaga yang dinilai tidak kredibel dalam mengelola dana-dana tersebut. Tapi harus juga dipastikan komitmen dan konsistensinya ketika peran regulator tersebut diambil maka pemerintah juga harus rela untuk tidak terjun langsung dalam penggalangan dana bantuan masyarakat. Karena tidak mungkin wasit memberikan kartu merah pada dirinya sendiri.

Selanjutnya, dari sisi civil society juga diperlukan lembaga pemeringkat independen yang bertugas menyusun peringkat kredibilitas lembaga-lembaga penggalang dana bantuan bencana masyarakat. Lembaga ini nantinya akan menjadi rujukan donatur dalam menyalurkan bantuannya. Sebagaimana fungsi lembaga rating atas beberapa instrument investasi, dia hanya sekedar memberi informasi kepada masyarakat luas dan menunjukkan bahwa mana-mana lembaga yang kredibel dan mana yang kurang terpercaya berdasarkan metodologi yang akurat.

Ditulis oleh

M. Sabeth Abilawa
Kepala Divisi Advokasi Dompet Dhuafa

MASALAH KEMISKINAN DAN PERANAN ZAKAT

2009-07-10T20:08:00.000-07:00

Pergeseran paradigma zakat di Indonesia mulai berubah semenjak medio 90-an. Disini harus diakui peranan besar beberapa pionir organisasi pengelola zakat semisal Dompet Dhuafa Republika dan yang lainnya. Jika dulu zakat selalu diartikan sempit sebatas zakat fitrah dan penyalurannya hanya untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif sesaat, maka sekarang kita sudah mendapatkan bukti konkret bahwa zakat bisa menyediakan layanan publik kepada masyarakat tak mampu berupa sekolah gratis, rumah sakit gratis, pemberian modal usaha, pelatihan ketrampilan, tanpa meninggalkan pola lama berupa santunan karitas. Sering dikatakan dengan bahasa sederhana Zakat tak lagi sekedar “memberi ikan” tapi sudah bisa”memberi kail” sekaligus pengetahuan tentang “seluk beluk memancing”.

Tulisan ini akan lebih menyoroti peranan zakat di bidang sosial-ekonomi. Sebagai sebuah perintah Tuhan dan built-in concept dalam sistem islam, zakat memiliki tugas utama setidaknya dua hal yaitu mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan baik antara sesama warga maupun antar daerah. Namun jika dikembangkan lebih luas untuk pencapaian sasaran utama tersebut zakat juga mengemban misi dalam penciptaan lapangan kerja serta pembukaan akses layanan barang publik (pendidikan,kesehatan) yang terhambat.

Kegiatan perekonomian secara sederhana dibagi dalam tiga jenis : produksi, distribusi, dan konsumsi. Dari sisi konsumsi jelas, bahwa konsep dasar penyaluran zakat adalah santunan. Dalam kondisi darurat tentu orang lebih tepat diberikan bantuan makanan dan biaya-biaya lain yang dibutuhkan dibanding pembinaan dan modal usaha . Di negara kita juga terdapat program-program santunan sesaat seperti ini semisal BLT. Di Negara-negara maju juga dikenal program semacam cash transfer dan food-stamp bagi masyarakat di bawah garis kemiskinan. Sifat program ini seharusnya temporary dan membutuhkan assessment berkala tentang perkembangan kondisi si penerima bantuan. Maksud dari model ini adalah membantu dari sisi permintaan (demand) masyarakat dengan meningkatkan daya belinya. Termasuk didalam sisi konsumsi ini adalah pembukaan akses layanan publik semisal kesehatan gratis, pendidikan gratis. Sebab esensinya adalah meningkatkan sisi permintaan secara makroekonomi.

Pendekatan microfinance, merupakan pengembangan model pemberdayaan ekonomi dari sisi distribusi, lebih khusus adalah distribusi modal (intermediaries). Sebagaimana kita ketahui salah satu masalah dalam kemiskinan adalah ketiadaan asset yang menyebabkan si miskin tidak layak secara bank (non bankable). Padahal , sebagian besar kaum miskin berada di sektor usaha informal sebagai sumber penghasilannya. Tentu hambatan akses permodalan ini akan menyebabkan usaha mereka tidak banyak berkembang secara skala ekonomi. Model yang sukses dikembangkan oleh tokoh peraih nobel dari Bangladesh, Muhammad Yunus, ini juga banyak direplikasi oleh LAZ-LAZ sebagai program pemberdayaan masyarakat meski dengan berbagai modifikasi disana-sini.

Namun pemberdayaan melalui model ini selain memilki nilai positif dalam rangka pengentasan kemiskinan juga memiliki kelemahan-kelemahan yang tidak mudah untuk mengatasinya. Berdasarkan pengalaman penulis selama berkecimpung dalam program pemberdayaan ekonomi, pendekatan microfinance memiliki tingkat kemacetan yang lebih tinggi di daerah urban dibandingkan di daerah rural. Hal ini disebabkan modal sosial (social capital) komunitas yang dibina di perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan di pedesaan. Tingkat keragaman etnis, budaya, sosial-pendidikan menjadikan unsur perekat (bonding) dalam komunitas lemah. Jika modal sosial sudah lemah maka agak susah mengembangkannya.

Kelemahan yang kedua adalah moral hazard masyarakat kita yang masih tinggi dalam masalah kredit. Ini bisa diatasi dengan pendampingan namun butuh waktu yang agak panjang sebelum tata-nilai terbentuk. Kendala waktu bertabrakan dengan kuatnya harapan anggota untuk segera mendapatkan pembiayaan. Tidak mudah mengatasinya di lapangan.

Kelemahan ketiga dan yang paling signifikan dalam model ini adalah tidak semua masyarakat miskin memilki kecenderungan jiwa berwirausaha (enterpreuner). Sebagai perbandingan ada sebuah penelitian sederhana sebuah kampus yang memiliki desain kurikulum berbasis kewirausahaan dan memilki program pemberian modal usaha kepada seluruh mahasiswanya, yang menunjukkan bahwa hanya 15% mahasiswa yang setelah lulus bertekad memilki usaha sendiri selebihnya cenderung menjadi “orang gajian’. Dalam konteks pemberdayaan melalui pendekatan microfinance juga tidak bisa semua masyarakat miskin layak dibantu melalui program ini. Hanya mereka yang memilki jiwa enterpreuner saja. Sebab jika sembarangan orang yang diikutsertakan tanpa ada assessment awal justru dikhawatirkan mengajarkan kepada mereka budaya berhutang dan menambah beban masalah baru. Sehingga pendekatan ini tidak bisa diterapkan secara menyeluruh. Jika melihat angka penelitian tadi dan dianggap sama proporsinya di kalangan tak berpunya, mungkin jika model ini berhasil nantinya hanya mampu menjawab problem 15%-20% masyarakat tak mampu. Selebihnya? Tentu harus ada pendekatan lain.

Dari sisi produksi, beberapa model pemberdayaan masyarakat miskin yang saat ini dilakukan misalnya di bidang pertanian dan di bidang peternakan. Beberapa LAZ melakukan pemberdayaan model ini karena dirasa bahwa dua sector tersebut terkait erat dengan bidang pekerjaan masyarakat yang menjadi sasaran zakat. Dua sektor yang menjadi hajat hidup kaum dhuafa ini sungguh potensial untuk dikembangkan sebagai model pemberdayaan sebab memilki keunggulan dekat dengan wilayah sasaran utama kantong-kantong kemiskinan di pedesaan (rural). Namun perlu diingat bahwa akses kepemilikan masyarakat miskin terhadap lahan-lahan pertanian juga masih rendah di negara kita. Sebagian besar petani yang masuk kategori miskin memiliki luas lahan sawah yang kurang efektif secara skala ekonomi untuk membuat mereka berdaya. Demikian juga dengan sektor peternakan yang strukturnya banyak didominasi peternak “gurem” . Oleh karena itu perlu dicermati upaya asset reform yang menjadi prioritas dalam model ini serta perlu ekstensifikasi di sektor lain yang sejenis semisal perkebunan dan perikanan yang lebih dominan di luar jawa.

Sisi produksi yang dipaparkan tersebut banyak terkait dengan kemiskinan daerah pedesaan. Bagaimana dengan urban poverty problem? Disinilah yang belum banyak tergarap oleh LAZ maupun BAZ. Memang model yang paling cocok adalah pembukaan akses layanan publik atau sisi konsumsi masayarakat sebagaimana telah disinggung diawal. Sebab kemiskinan di perkotaan adalah jenis kemiskinan relatif bukan kemiskinan absolut. Namun terkait juga dengan jiwa wirausaha yang tidak semua orang memilikinya, saya rasa perlu kiranya diupayakan inisiatif model pemberdayaan lain yang cocok dengan iklim industri di daerah perkotaan. Misalnya LAZ ataupun BAZ menginisiasi pendirian sebuah pabrik atau industri yang produknya terkait dengan kebutuhan masyarakat luas. Dan kemudian merekrut pekerja dari kalangan kaum dhuafa yang memiliki kompetensi . Ini akan mengatasi dua problem sekaligus yaitu upaya model pemberdayaan dengan basis masyarakat miskin perkotaan sekaligus mengatasi kelemahan pendekatan microfinance. Tentu sistem dan hubungan antara pekerja dan pabrik tidak didasarkan pada relasi buruh- dan pemilik namun perlu dicoba sistem lain yang lebih pas.

Kendala terbesar yang akan dihadapi nantinya adalah LAZ dan BAZ akan berhadapan dengan kapitalisme sebagai jantung perekonomian perkotaan. Tidak mudah memang karena kekuatan tersebut juga berjalin berkelindan dengan pusat-pusat kekuasaan dan birokrasi. Namun itulah kiranya tahapan yang pasti akan dilalui dalam estafet perjalanan inovasi pemberdayaan masyarakat melalui instrument zakat. Mau tidak mau tahapan “benturan” itu akan terjadi di kemudian hari. Sebab, tahapan pemberdayaan masayarakat yang musti dilakukan agar terjadi mobilisasi vertikal dari mustahik menjadi muzakki setidaknya melalui empat tahapan : satu adalah karitas/santunan (jangka pendek) , dua adalah pembukaan akses modal dan usaha (jangka menengah) , tiga adalah melalui pendidikan (jangka panjang), dan keempat adalah advokasi publik (kebijakan). Di tahapan keempat inilah LAZ dan BAZ belum menginjakan kakinya dengan betul-betul berdiri tegak.

Ditulis oleh :
M. Sabeth Abilawa
Aktivis Pegiat Pemberdayaan Masyarakat

SAATNYA MENGAKHIRI MONOPOLI PENYEDIAAN AIR BERSIH OLEH PDAM

2008-05-27T11:38:00.000-07:00

Oleh : M. Sabeth Abilawa

Mahasiswa MPKP FE-UI

Penyediaan air bersih di Indonesia memang dilematis. Di satu sisi jika mengacu pada Undang-Undang dasar 1945 pasal 33 ayat 2 jelas–jelas dikatakan bahwa “ Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara”, dimana sebagian kalangan menafsirkan hal tersebut sebagai sebuah kewajiban mutlak Negara dalam menyelenggarakan sebuah usaha berkaitan dengan penyediaan air bersih bagi warganya. Namun disisi lain, justru sebagian besar masyarakat kita mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih tersebut. Berdasarkan data yang ada misalnya Perusahaan Daerah Air Minum (Selanjutnya disingkatPDAM) di beberapa kota besar belum sampai memenuhi 70% penduduk kota tersebut seperti PDAM kota Bandung baru menjangkau 53% total rumah tangga yang ada, PDAM Jaya kurang lebih 37%, PDAM Tirta Kertaraharja Tangerang malah lebih parah baru sekitar 30% warganya yang terjangkau instalasi PDAM (Gede H Cahyana : 2004). Ini baru di kota-kota besar, belum kita bicara daerah diluar jawa seperti NTT, NTB, yang kehidupan kesehariannya selalu diributkan dengan masalah air bersih.

Kewenangan PDAM yang luar biasa besar dalam menentukan tarif air bersih , serta keberadaannya yang tanpa pesaing menimbulkan berbagai konsekuensi yang negatif diantaranya adalah kecenderungan salah kelola (mismanajemen), inefisiensi, hilang atau berkurangnya kesejahteraan konsumen (dead weight loss), memburuknya kondisi makroekonomi akibat output real yang jauh dibawah potential output. Hal ini kongruen dengan teori-teori tentang struktur pasar. Mari kita kupas secara singkat.

Yang pertama adalah masalah Mismanajemen, dalam kasus PDAM ini terbukti benar bahwa sebuah struktur pasar yang monopoli cenderung inefisien dan selalu menimbulkan masalah-masalah ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Mayoritas PDAM di Indonesia terlilit dengan sebuah masalah yang sama hutang yang bertumpuk, tenaga kerja yang tidak efisien antara jumlah dan produktifitasnya, serta problem KKN yang menjangkitinya. Sebagai contoh berdasarkan data PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia), total hutang PDAM yang diwadahi PERPAMSI pada tahun 2004 mencapai Rp. 4,3 Triliun. Hutang tersebut sebagian besar berasal dari World Bank dan Asian Development Bank. Kita ambil kasus misalnya PDAM Padang Sumatera Barat, utangnya mencapai 56,8 M dan tiap tahun masih merugi, PDAM kota bekasi memiliki hutang Rp.58 M dengan total assetnya hanya Rp.56 M, PDAM kota Bandung Rp. 300 M, dan yang paling fantastis adalah PAM Jaya yang berjibun hutang sekitar Rp. 1,7 trilyun (Harian kompas 11/5/2005).

PDAM juga punya budaya yang sama dengan beberapa perusahaan Negara lain yang bersifat monopoli semisal PLN yaitu perusahaan pencetak rugi. Meski ada beberapa PDAM yang sudah bisa membukukan laba, namun jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan PDAM lainnya yang rugi. Kerugian ini disebabkan oleh salah kelola (mismanajemen). Contohnya adalah di tempat dimana penulis tinggal, Kabupaten Tangerang, PDAM TKR pernah diberitakan merugi sampai Rp. 30 Milyar akibat mismanajemen, lantaran banyak kontrak kerjasamanya yang tidak benar sehingga banyak membeli barang yang asal beli demi proyek yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Akibatnya jelas uang terus berhambur keluar sedangkan barang-barang bertumpuk di gudang dan halaman kantor. PAM Jaya juga akhir-akhir ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta karena setelah bekerjasama dengan pihak konsorsium asing juga tak kunjung membaik kinerjanya bahkan masih sering merugi. Sehingga memunculkan keinginan di sebagian kalangan DPRD DKI untuk meninjau ulang kerjasama dengan 2 perusahaan asal Eropa, Thames dan Lyonaisse. (.

Disisi yang lain, PDAM sering menjadi “sapi perah” para pejabat lokal untuk mengisi pundit-pundi pribadi maupun kelompok politiknya. Hal ini disebabkan urusan yang terkait dengan PDAM diatur sendiri-sendiri oleh masing-masing daerah melalui PERDA dan sebagian besar penunjukkan Direkturnya ditunjuk oleh Bupati/Walikota sehingga menimbulkan politik balas budi. Tak heran apabila sejumlah kasus korupsi di daerah sering menyeret-nyeret PDAM sebagai biang keladinya. Itu yang jelas-jelas mencuat ke permukaan karena control masyarakat kuat. Sedangkan yang masih belum terungkap juga banyak karena fungsi pengawasan masyarakat dan dunia pers masih lemah di daerah-daerah, apalagi di luar jawa, sehingga kasus penggunaan uang PDAM untuk kepentingan-kepentingan diluar bisnisnya masih tertimbun. Lagi-lagi kasus PDAM TKR Tangerang menjadi contoh, kasus peminjaman uang milyaran rupiah yang dilakukan Bupati Tangerang selama 3 tahun berturut-turut selama 2002-2004 baru dilaporkan sejumlah masyarakat di tahun 2007

Permasalahan ketiga adalah pada kualitas penyediaan air bersih yang asal-asalan. Ini sebagai konsekuensi logis dari daya monopoli yang dimiliki oleh PDAM. PDAM mengeksploitasi pasar dalam rangka mencapai laba maksimum yang notabene tak pernah tercapai secara akuntansi melalui pengaturan output dan harga. Karena konsumen dalam hal ini masyarakat tak punya pilihan lain penyedia fasilitas yang ada maka mau tak mau mereka mengikuti apa maunya PDAM. Dan mereka tak bisa melawan sebab, air adalah kebutuhan pokok setiap manusia, bahkan ada yang menagatakan bahwa kehidupan adalah air. Jadilah harga yang ada di pasar adalah harga yang tak wajar.

Jika ada tekanan publik untuk perubahan harga maka pasti akan berakibat pada layanan yang terhambat seperti baru-baru ini kasus yang menimpa daerah Jakarta Utara dimana air PDAM tak mengalir hampir 1 bulan. Tak pernah ada jaminan bahwa air PDAM mengalir terus tanpa gangguan dan sudah menjadi jamak bahwa air yang dialirkan melalui pipa-pipa PDAM harus dimaklumi jika pagi hari menetes kecil. Sebenarnya masyarakat bisa saja mengadukan hal tersebut sesuai UU No 8/1999 tentang perlindungan Konsumen, tapi apa daya, lagi-lagi tak ada pilihan penyedia lain sebagai penyeimbang.

Solusi yang harus mulai dipikirkan adalah mengakhiri hak monopoli PDAM dalam pengelolaan air bersih di Indonesia. Sudah saatnya kita memulai liberalisasi pasar sumberdaya air bersih untuk menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat yang paling pokok. Ada dua hal yang menjadi ciri-ciri pokok pasar monopoli, yaitu hambatan legalitas (legal barriers to entry) dan hambatan teknis (technical barriers to entry) (Manurung,Rrahardja, 2001)
Jika melihat pasal 33 UU 1945 tersebut seharusnya kita merubah perspektif kita, bukan membaca nya dari sisi penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan tersebut dan pemberian hak yang luar bisa kepada lembaga tertentu namun dari sisi hak setiap warga Negara atas sumberdaya air dan kewajiban pemerintah memudahkannya. Tugas pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar adalah pengusaan bukan pada menjalankan roda bisnisnya, hal ini yang perlu digarisbawahi. Sudah banyak kisah apabila pemerintah menjalankan unit bisnis maka yang terjadi adalah kebangkrutan.

Hambatan legalitas ini pelan-pelan sudah mulai dilonggarkan sejak keluarnya Undang-Undang No.7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. Dalam aturan legal ini, Negara tak lagi dominant. Kemudian disusul dengan keluarnya Peraturan Pemerintah tanggal 20 Maret 2005 tantang Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum (SPAM). Dalam PP ini disebutkan bahwa badan usaha swasta dan koperasi dapat berperan dalam penyediaan air minum di daerah yang tidak terjangkau layanan PDAM.

Namun dalam prakteknya Undang-Undang tersebut masih berjalan setengah-setengah. swasta hanya dilibatkan dalam kerjasama sebagai partner pengelolaan, tidak diberi wewenang penuh dari hulu ke hilir mulai dari Instalasi Pengolahan sampai pendistribusian. Sebenarnya sebelum keluarnya Undang-Undang No.7 tahun 2004, model kerjasama ini sudah diterapkan di beberapa daerah semisal PAM JAYA dengan Thames dan Lyonaisse PDAM TKR Tangerang dengan konsorsium Eropa, PDAM Bandung dengan SA Water Australia . Model–model tersebut dan yang akan dipakai diseluruh daerah ini tidak menyelesaikan permasalah mendasar yaitu struktur pasar. Pasar air masih akan bersifat monopoli bahkan akan semakin ruwet dalam manajemennya.

Secara ekonomi struktur pasar tidak berubah karena tidak menambah pemain baru, yang ada adalah investor baru masuk dalam PDAM. Ini yang justru akan menambah keruwetan dan bisa memunculkan dugaan PDAM tergadai oleh pihak asing.

Sedangkan untuk hambatan teknis sebenarnya paling mudah diatasi jika kita tahu permasalahannya. Hambatan teknis terjadi apabila perusahaan memiliki kemampuan control sumber factor produksi, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lokasi produksi. Berdasarkan data yang ada, sumber air yang dipakai untuk pengelolaan selama ini sebagian besar berasal dari aliran sungai-sungai besar (80%) dan air tanah (20%). Untuk kota-kota besar malah hampir 90% lebih berasal dari air sungai, semisal Instalasi Tangerang lewat sungai Cisadane, Jakarta Barat melalui kali Angke, Jakarta Selatan dengan kali pesanggrahan.
Hal ini berarti sangat memungkinkan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi, karena debit air sungai rata-rata cukup besar dan aman secara pasokan. Berbeda dengan air tanah yang dikhawatirkan merusak ekologi dan lapisan geologi, meski kualitasnya jauh lebih baik dan lebih mudah pengolahannya.

Logika sederhananya adalah “Bagaimana mungkin pemerintah melegalkan penguasaan sumber-sumber mata air di pegunungan untuk perusahaan-perusaahan air dalam kemasan sedangkan untuk penyediaan air bersih rumah tangga yang notabene berasal dari sungai pemerintah malah melarangnya”. Bukankah mata air di pegunungan dan lingkungan sekitarnya justru sangat bernilai secara kelestarian ekologis dibandingkan sungai?
Ini yang aneh dalam tata kelola air bersih di Indonesia. Kita baru bicara sebatas air bersih yang bisa dipakai mandi, cuci, dan masih harus memasaknya apabila mau diminum. Kita belum bicara bagaimana air dari kran yang bisa langsung diminum seperti di Negara-negara maju. Tapi suatu saat kita berharap akan menuju kesitu. Semoga................